DPR Kaji Badan Pelaksana Reforma Agraria, Fokus Tangani Konflik Komunal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan tengah mengkaji pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria guna memperkuat implementasi kebijakan di lapangan dengan pendekatan komunal menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik agraria. Pasalnya, sebagian besar persoalan pertanahan melibatkan antar masyarakat, masyarakat dengan korporasi maupun dengan institusi.

“Kalau personal akan sulit ditangani, sehingga kita fokus pada konflik yang sifatnya komunal agar penyelesaiannya lebih sistematis dan berdampak luas,” ujar Saan saat pertemuan Pimpinan DPR RI bersama Komisi III dan Komisi IX DPR RI dalam audiensi dengan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini, keberadaan badan pelaksana menjadi penting agar berbagai program reforma agraria tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi dapat berjalan efektif dan terkoordinasi di lapangan.

Selain itu, DPR juga akan memfokuskan agenda pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria pada masa sidang mendatang yang dimulai 13 Mei 2026. Fokus utama diarahkan pada redistribusi aset serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat luas.

Saan kembali menuturkan, DPR akan melakukan inventarisasi terhadap berbagai konflik pertanahan komunal sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Adapun sebagai dari proses legislasi dan penguatan substansi kebijakan, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut juga menegaskan bahwa DPR RI akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 

“Kalau (diselesaikan) personal kita nanti susah, tapi kalau komunal tadi antar masyarakat masyarakat dengan korporasi masyarakat dengan institusi itu nanti yang kita inventarisir. Insya Allah nanti kita juga akan ada RDPU,” pungkas Saan menutup pernyataannya dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad itu di hadapan perwakilan buruh.

Turut hadir pula dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Sementara itu, dari pihak buruh hadir Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri atas berbagai organisasi, seperti Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, Serikat Pekerja Kampus, serta perwakilan pekerja medis dan kesehatan. 

Audiensi juga diikuti elemen petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace. (pun/rdn)