DPR Siapkan Pansus dan Bentuk Command Center Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria sebagai langkah strategis untuk menata ulang kebijakan pertanahan secara komprehensif. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan command center guna mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait konflik agraria. 

“Pansus ini kita desain untuk menjawab kebutuhan reforma agraria yang komprehensif, termasuk memastikan setiap persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi,” ujar Saan saat pertemuan Pimpinan DPR RI bersama Komisi III dan Komisi IX DPR RI dalam audiensi dengan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut Saan, Pansus tersebut dirancang tidak hanya untuk merumuskan desain besar reforma agraria yang ideal, tetapi juga untuk merespons berbagai persoalan agraria yang kerap muncul secara mendadak di lapangan. Dijelaskannya, DPR sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan terkait desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan. 

Persoalan ini dinilai krusial karena berdampak langsung terhadap masyarakat yang kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, seperti layanan administrasi, pendidikan, hingga kesehatan. Maka saat ini, DPR tengah melakukan pendataan dan sinkronisasi terhadap seluruh desa dalam kawasan hutan.

Saan menerangkan, pendataan dan sinkronisasi itu guna memastikan masyarakat terdampak mendapatkan kembali hak-haknya. Selain itu, inventarisasi juga dilakukan terhadap aset-aset yang berada dalam kawasan hutan maupun yang sedang bersengketa.

Lebih lanjut dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut, Saan menyampaikan bahwa arah kebijakan reforma agraria ke depan akan mengacu pada konsep one map policy atau kebijakan satu peta, guna menghindari tumpang tindih regulasi dan kepemilikan lahan.

“Muara dari semua ini adalah satu kebijakan yang terintegrasi, sehingga tidak ada lagi konflik akibat perbedaan data atau klaim lahan,” jelas Politisi Partai NasDem tersebut. 

Turut hadir pula dalam kesempatan ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Dari unsur buruh, hadir Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri atas berbagai organisasi, seperti Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, hingga Serikat Pekerja Kampus. 

Audiensi juga diikuti perwakilan pekerja medis dan kesehatan, serta elemen masyarakat sipil lainnya, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa, dan organisasi advokasi seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace. (pun/rdn)