
Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK saat mengikuti agenda kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.|Foto: Clarissa/jk
PARLEMENTARIA, Cikarang — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mendesak pemerintah memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor usaha berskala besar serta menutup celah kebocoran di internal perpajakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada periode November–Desember 2026 agar target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat tercapai.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada November–Desember 2026 masih kurang Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN 2026. Merespons hal tersebut, ia menegaskan bahwa percepatan pencapaian target pajak tidak boleh dilakukan dengan membebani konsumen maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebaliknya, pemerintah perlu menggali potensi penerimaan dari aktivitas bisnis besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Dirinya menyatakan, Komisi XI DPR RI telah berulang kali mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja agar berani menyasar sektor-sektor usaha besar.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mulai mengarahkan perluasan basis pajak pada bisnis daring (online), tetapi menekankan bahwa penegakan pajak juga harus menyasar pelaku usaha berskala besar.
"Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak-pajak untuk UMKM atau rakyat kecil yang harus menanggung beban itu, tetapi kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh. Saya yakin potensinya masih sangat banyak, asal pemerintah serius dan berani," tegas Amin saat ditemui Parlementaria seusai agenda kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut mencontohkan keberhasilan penindakan oleh satuan tugas aparat penegak hukum yang disebut mampu menyelamatkan potensi pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah dari sektor-sektor yang sebelumnya sulit tersentuh. Menurutnya, keberanian serupa perlu diterapkan dalam penegakan regulasi perpajakan nasional.
Selain memperluas basis pajak, Amin menyoroti pentingnya mencegah kebocoran penerimaan negara melalui penguatan pengawasan terhadap aparatur perpajakan. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum aparat pajak yang bekerja sama dengan pengusaha besar sehingga berpotensi menggerus penerimaan negara.
"Ditegakkanlah regulasi, dan jangan sampai ada aparat pajak yang bermain dengan pelaku usaha besar. Pintu-pintu kebocoran itu harus benar-benar dimitigasi sebaik-baiknya. Saya yakin target pajak akan tercapai seandainya tidak ada penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh para aparat pajak," pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Timur IV tersebut. (clr/um)