UMKM

42 artikel dengan tag ini

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Sarifah Ainun Jariyah menyatakan KPPRI akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah tersebut akan dilakukan melalui konsolidasi nasional hingga kerja sama dengan NGO dan mitra internasional.

21 Mei 2026

Bahas Isu Perempuan dan Anak, KPPRI Perkuat Kolaborasi dengan NGO dan Mitra Internasional

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bahas Isu Perempuan dan Anak, KPPRI Perkuat Kolaborasi dengan NGO dan Mitra Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Bendahara Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Eva Monalisa menyatakan KPPRI terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional guna mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap isu perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan dalam Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang diselenggarakan di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional di tengah perkembangan ekonomi digital dan dinamika industri global.

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional. Apalagi kondisi saat ini ekonomi digital terus berkembang di tengah dinamika industri global.

Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

Ekonomi dan Keuangan21 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketimpangan akses pembiayaan di sektor perbankan nasional yang dinilainya masih belum berpihak kepada rakyat kecil. Berdasarkan laporan yang ia terima, masih kerap ditemui masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil yang membayar bunga kredit lebih tinggi dibanding kelompok pengusaha besar yang selama ini menikmati akses pembiayaan lebih mudah.

Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri manufaktur nasional menjadi perhatian utama dalam pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA). Sebab itu, pemerintah diminta untuk memastikan pembukaan pasar tidak justru melemahkan daya saing pelaku usaha domestik.

Yoyok Sudibyo Nilai Keterlibatan UMKM di MBG Masih Kecil

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Yoyok Sudibyo Nilai Keterlibatan UMKM di MBG Masih Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mempertanyakan sejauh mana perluasan pasar bagi UMKM benar-benar diarahkan untuk masuk ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memiliki potensi perputaran anggaran yang sangat besar sehingga seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan sektor UMKM nasional.

Asep Romy Dukung Peternak Bebek Lokal Naik Kelas lewat Program MBG

Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Asep Romy Dukung Peternak Bebek Lokal Naik Kelas lewat Program MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendorong agar para peternak bebek dapat dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pelibatan peternak lokal penting agar manfaat program pemerintah juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha peternakan rakyat.

Usul Telur Bebek Masuk Menu MBG dan Dorong Pemerintah Subsidi Pakan Ternak

Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Usul Telur Bebek Masuk Menu MBG dan Dorong Pemerintah Subsidi Pakan Ternak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat menilai masuknya telur bebek ke dalam rantai MBG bisa memperkaya keanekaragaman sumber protein dalam program tersebut, sekaligus menjadi solusi bagi para peternak bebek nasional yang kini tengah mengalami kerugian. Pun, ia sepakat agar aspirasi ini menjadi perhatian serius dari pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Nurhadi Dorong Serap Hasil Produksi Telur Bebek Lokal lewat MBG

Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Dorong Serap Hasil Produksi Telur Bebek Lokal lewat MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius terhadap potensi keterlibatan para peternak bebek dalam menyuplai kebutuhan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyatakan dukungannya terhadap rencana pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Persatuan Peternak Bebek Nasional (PBN).

Komisi IX DPR Siap Kawal Aspirasi Peternak Bebek Masuk Rantai Pasok Badan Gizi Nasional

Ekonomi dan Keuangan18 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi IX DPR Siap Kawal Aspirasi Peternak Bebek Masuk Rantai Pasok Badan Gizi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Peternak Bebek Nasional (PBN). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi para peternak agar telur bebek dapat diakomodir dalam rantai pasok program pemenuhan gizi nasional.