BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO.

“Hari ini BAKN melakukan RDPU dengan KADIN, HIPMI, dan asosiasi UMKM. Kami ingin mencari solusi yang terbaik untuk KUR di Indonesia ini, baik mulai dari penerima KUR maupun tata cara nantinya menjalankan KUR,” ujar Endipat saat wawancara oleh Parlementaria yang digelar di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Ia mengungkapkan, dengan jumlah yang mencapai puluhan juta pelaku usaha, sektor UMKM dinilai menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan BAKN juga membahas pentingnya peran asosiasi dalam mendukung program KUR. Menurut Endipat, asosiasi dapat membantu Pemerintah sekaligus calon penerima KUR karena memiliki jaringan yang mampu menjangkau pelaku usaha hingga tingkat bawah.

“Kita perlu asosiasi ini untuk membantu pihak Pemerintah dan juga membantu calon penerima KUR sehingga mereka bisa menjalankan dengan baik karena kita tahu asosiasi ini punya tangan sampai ke bawah untuk menjangkau kawan-kawan yang menjalankan KUR,” jelasnya.

Selain membantu proses penyaluran, asosiasi tersebut juga dinilai perlu berperan untuk membina pasca penerimaan KUR. Ia juga mengungkapkan salah satu masukan yang mengemuka dalam RDPU ini adalah pentingnya kepastian pasar bagi produk UMKM.

“Tadi ada masukan bagaimana UMKM ini dapat memperoleh kepastian pembeli. Karena itu ada usulan agar BUMN ataupun usaha-usaha besar dapat terlibat dalam membeli produk-produk dari penerima KUR. Ini akan mendorong Pemerintah bukan hanya memberikan KUR, tetapi juga membantu membeli hasil usaha teman-teman UMKM,” katanya.

Lebih lanjut, Endipat menilai penguatan model bisnis juga menjadi aspek penting dalam pengembangan UMKM. Ia menekankan perlunya pedoman dan pembinaan yang jelas agar usaha yang dijalankan penerima KUR dapat berkembang secara berkelanjutan. “Perlu diberikan guideline, perlu diberikan pembinaan sehingga bisnisnya bisa berjalan kontinu. Dengan begitu usaha yang dijalankan tidak hanya berjalan seperti biasa, tetapi bisa berkembang dari mikro ke menengah, dan dari menengah menjadi lebih besar,” tuturnya.

Terkait penyaluran KUR yang disebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, iamenilai kondisi tersebut tidak terlepas dari komposisi penduduk nasional yang sebagian besar memang berada di wilayah tersebut. Namun demikian, ia meyakini manfaat program KUR telah tersebar ke berbagai daerah di Indonesia.

“Karena memang penduduk Pulau Jawa lebih besar, sehingga terlihat seolah-olah berfokus di Jawa tapi kami meyakini penyaluran KUR ini juga tersebar di seluruh Republik Indonesia,” ungkapnya.

Menutup wawancara bersama Parlementaria, Endipat berharap UMKM kedepannya terus berkembang dengan dukungan Pemerintah, asosiasi, serta kebijakan yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada pelaku usaha.

“Kami berharap UMKM terus maju di Indonesia, dibantu oleh Pemerintah dan asosiasi. Pemerintah juga dapat memberikan perlindungan, intervensi, dan proteksi sehingga usaha yang masih kecil dan super mikro dapat berkembang menjadi mikro, menengah, hingga usaha yang lebih besar,” pungkasnya. (pun/um)