//
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron, dalam Kunjungan Kerja BAKN di Ternate, Maluku Utara.|Foto: Pun/Karisma
PARLEMENTARIA, Ternate - Penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku Utara. Melalui kegiatan tersebut, BAKN menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai penyalur KUR, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta para pelaku usaha penerima manfaat untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program di lapangan.
Saat wawancara dengan Parlementaria, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan hasil uji petik sementara menunjukkan masih perlunya percepatan penyaluran KUR, khususnya pada sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan yang memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian daerah.
“Kami berada di Maluku Utara karena selain menghadirkan BNI sebagai penyalur, juga menghadirkan pemerintah daerah dan justru para pelaku usaha yang selama ini menjadi penerima manfaat program” ujar Herman usai pertemuan di Ternate, Maluku Utara, Selasa (2/6/2026).
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan BAKN DPR mendukung adanya akselerasi penyaluran agar manfaat KUR semakin dirasakan masyarakat, khususnya UMKM yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan usaha.
Di sisi lain, jelasnya, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah regulasi penyaluran KUR agar tetap akuntabel namun tidak menghambat perluasan akses pembiayaan. Ia pun mengingatkan bahwa aturan yang terlalu kaku berpotensi membuat penyalur lebih berhati-hati sehingga ruang ekspansi program menjadi terbatas.
Herman mengungkapkan bahwa BAKN DPR telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas tata kelola dan mekanisme penyaluran KUR yang lebih efektif. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tepat sehingga program pembiayaan bersubsidi semakin mudah diakses masyarakat.
Dalam penelaahan di Maluku Utara, BAKN juga melihat secara langsung dampak penyaluran KUR yang dilakukan BNI terhadap pengembangan usaha masyarakat. Salah satunya dirasakan Irwan Umar, pelaku usaha perikanan tangkap di Pulau Tidore yang memanfaatkan KUR untuk memperbaiki mesin dan melakukan peremajaan kapal.
Dukungan pembiayaan tersebut memungkinkan kapasitas usahanya meningkat, dengan hasil tangkapan yang naik dari sekitar dua ton menjadi empat ton dalam sekali melaut. Manfaat serupa dirasakan Samsudin P. Hasan, pelaku usaha pertanian di Pulau Bacan.
Melalui pembiayaan KUR dari BNI, ia dapat membuka lahan pertanian baru guna memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, khususnya untuk komoditas cabai. Pengembangan usaha tersebut menjadi contoh bagaimana akses pembiayaan dapat mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di daerah.
“UMKM yang jumlahnya mencapai puluhan juta merupakan jangkar perekonomian nasional. Karena itu, kami ingin memastikan kehadiran negara melalui program KUR benar-benar efektif, mampu memperluas akses modal, dan mendorong usaha mikro maupun kecil untuk naik kelas,” pungkas Herman menutup wawancara. (pun/um)
