//
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, usai memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Korem 152/Baabullah didampingi oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin di Kota Ternate, Maluku Utara.|Foto: Saum/Alma
PARLEMENTARIA, Ternate — Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyatakan kunjungan ke Korem 152/Baabullah dilakukan untuk meninjau kondisi pengamanan proyek strategis nasional (PSN) di kawasan timur Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan. Pasalnya, Korem 152/Baabullah merepresentasikan posisi geografis strategis Maluku Utara yang didominasi wilayah kepulauan.
Apalagi, provinsi ini terdiri dari ratusan pulau yang tersebar dengan karakteristik medan yang beragam, mulai dari wilayah pesisir, laut terbuka, hingga kawasan perbatasan yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut membuat tantangan pengamanan menjadi lebih kompleks, terutama demi mendukung berbagai proyek strategis nasional yang tengah berkembang di wilayah ini.
“Kita melihat di sini menangani banyak proyek strategis nasional di wilayah yang secara geografis cukup menantang, tetapi dukungan personel dan anggaran relatif minim. Namun kinerjanya tetap bisa berjalan maksimal. Ini tentu menjadi catatan penting,” ujar Rizal kepada Parlementaria usai memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Korem 152/Baabullah didampingi oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin di Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (22/4/2026).
Selain menjadi wilayah kepulauan, Maluku Utara juga dikenal sebagai salah satu pusat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan nikel yang tersebar di beberapa pulau. Aktivitas industri ini berada di lokasi yang tidak selalu mudah dijangkau, sehingga membutuhkan kesiapan gelar pasukan dan dukungan logistik yang memadai untuk memastikan stabilitas keamanan.
Lebih lanjut, Rizal menilai, dengan dukungan yang lebih kuat, kinerja pengamanan terhadap PSN di wilayah tersebut dapat semakin optimal. Komisi I DPR RI, terangnya, ingin mencatat persoalan aktual di lapangan sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk mendorong peningkatan kinerja tersebut.
Hal ini, menurutnya, menjadi penting untuk menguatkan peran satuan kewilayahan seperti Korem 152/Baabullah, yang tidak hanya berdampak pada keamanan proyek strategis nasional, namun juga memberikan efek berlipat (multiplier effect) terhadap sektor lain, termasuk stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Harapan kita, dengan dorongan ini, kinerja akan semakin baik dan dukungan terhadap proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi, bisa maksimal. Pada akhirnya akan memperkuat lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Terkait kendala sarana dan prasarana yang disampaikan dalam pertemuan, dirinya mengakui isu tersebut merupakan persoalan klasik yang juga terjadi di berbagai daerah. Namun, ia menilai Korem 152/Baabullah perlu memperoleh perhatian khusus mengingat peran strategisnya dalam mengawal wilayah kepulauan yang luas dan tersebar.
Maka dari itu, ia menekankan penguatan kapasitas satuan ini penting tidak hanya untuk mendukung PSN, namun juga demi mencegah potensi konflik, mendeteksi dini ancaman disintegrasi bangsa, serta mengantisipasi ancaman keamanan dari luar, mengingat posisi Maluku Utara yang berada di kawasan strategis perlintasan regional.
“Kita membutuhkan masukan yang lebih konkret dan terukur agar kebijakan yang diambil ke depan benar-benar bisa menjawab kebutuhan di lapangan,” pungkas Rizal. (um)
