Serap Aspirasi Masyarakat, Komisi VIII Komitmen Bawa Persoalan di Jateng Langsung ke Pusat

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penanganan berbagai persoalan sosial, keagamaan, hingga kebencanaan di Jawa Tengah.

Hal ini ia sampaikan usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi VIII di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026).

Dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan jajaran pemerintah daerah, Komisi VIII menyerap beragam aspirasi strategis masyarakat. Mulai dari penanganan bencana, kebutuhan hunian sementara, hingga persoalan mendasar seperti jambanisasi dan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di sejumlah wilayah.

Abdul Wachid mengungkapkan, meski sebagian dampak bencana telah berhasil ditangani pemerintah daerah, tetapi masih terdapat titik-titik krusial yang membutuhkan intervensi cepat, khususnya di Tegal, Semarang, serta beberapa kabupaten lain yang terdampak tanah bergerak dan krisis hunian. 

Aspirasi tersebut, kata dia, akan segera dibawa ke pemerintah pusat, termasuk dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar penanganannya tidak berlarut-larut.

“Kami tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu. Hunian sementara yang seharusnya sudah selesai, akan kami dorong percepatannya seperti yang pernah kami tangani di Aceh,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain isu kebencanaan, perhatian serius juga diarahkan pada program sanitasi dan perbaikan RTLH yang dinilai masih jauh dari target. Komisi VIII DPR RI bahkan mendorong keterlibatan lintas komisi di DPR, termasuk Komisi V yang membidangi infrastruktur, guna mempercepat realisasi program strategis seperti pembangunan kawasan pesisir dan pengendalian banjir di wilayah Sayung dan sekitarnya yang sempat terhenti akibat efisiensi anggaran.

Di sektor keagamaan, Komisi VIII DPR RI kembali mengangkat rencana besar penambahan embarkasi haji baru di Jawa Tengah. Selama ini, keberangkatan jemaah haji masih terpusat di Solo dan dinilai sudah mendekati kapasitas maksimal. 

Dengan meningkatnya jumlah calon jemaah, pemerintah didorong untuk segera menyiapkan lokasi embarkasi tambahan di kawasan strategis seperti Kendal, Kaliwungu, atau Kota Semarang yang memiliki akses langsung ke jalan tol dan bandara.

Tidak hanya sebagai titik keberangkatan, embarkasi baru tersebut juga dirancang menjadi pusat layanan terpadu, bahkan dilengkapi museum haji yang hingga kini belum dimiliki Indonesia. Untuk merealisasikannya, dibutuhkan lahan minimal 6 hingga 10 hektare, yang kini masih dalam tahap penjajakan bersama pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kebutuhan anggaran yang besar untuk mendukung program-program prioritas.

Secara nasional, lembaga ini mengawasi anggaran mitra kerja yang bersumber dari APBN mencapai lebih dari Rp175 triliun pada tahun 2026, mencakup sektor keagamaan, sosial, penanggulangan bencana, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di sisi lain, antisipasi bencana ke depan juga menjadi perhatian utama. Komisi VIII DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur mitigasi seperti kolam retensi di wilayah rawan banjir, termasuk di Pati dan Kudus, serta langkah konkret menghadapi potensi kemarau panjang yang dapat berdampak pada krisis air dan pangan.

Kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi ajang serap aspirasi, tetapi juga bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program yang dibiayai APBN di daerah. Abdul Wachid menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan diperjuangkan dalam pembahasan di DPR RI, termasuk melalui badan anggaran dan koordinasi lintas kementerian.

“Semua ini kami lakukan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan sosial, pelayanan keagamaan, dan perlindungan dari risiko bencana,” tegasnya. (man/rdn)