UMKM

94 artikel dengan tag ini

Fauzi H. Amro: PPh Marketplace Jangan Sampai Bebani UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Fauzi H. Amro: PPh Marketplace Jangan Sampai Bebani UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform marketplace dinilai perlu dijalankan secara proporsional agar mampu memperkuat penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pihaknya berpandangan, keberhasilan kebijakan tersebut tidak semata diukur dari meningkatnya penerimaan pajak, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlangsungan jutaan pelaku UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.

2 Juli 2026

BAKN Dorong Transformasi Penerima Bansos Lewat Pendekatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Transformasi Penerima Bansos Lewat Pendekatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini sudah saatnya ditransformasikan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara program perlindungan sosial dengan pendekatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara.

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Perkumpulan UMKM Mergi Gesang Manunggal Karso Abadi DIY.

Hormati Pandangan Dirjen Imigrasi, Evita Nursanty: Kebijakan Bebas Visa Mampu Gerakkan UMKM

Industri dan Pembangunan27 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Hormati Pandangan Dirjen Imigrasi, Evita Nursanty: Kebijakan Bebas Visa Mampu Gerakkan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air. Menurutnya, kebijakan bebas visa dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakan banyak sektor perekonomian.

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO.

Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Desain Industri harus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dimana unit bisnis itu ialah motor penggerak inovasi nasional.

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp127,3 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung upaya LKPP dalam memperkuat tata kelola belanja pengadaan pemerintah.

Legislator Dorong Penguatan Anggaran Pengawasan BPKP dan LKPP

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Dorong Penguatan Anggaran Pengawasan BPKP dan LKPP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menilai peran pengawasan yang dijalankan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) semakin strategis di tengah bertambahnya tugas pemerintah dalam mengawal berbagai program prioritas nasional. Karena itu, ia mendorong agar alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan diperkuat agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi SNI maupun pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar. Maka, Andhika berharap BSN dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027.

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program standardisasi yang lebih masif dan terukur. Chusnunia menegaskan, komitmen keberpihakan terhadap UMKM harus tercermin dalam program kerja dan alokasi anggaran BSN.

Komisi VI Dukung Penguatan KPPU untuk Awasi Persaingan Usaha hingga Ekonomi Digital

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dukung Penguatan KPPU untuk Awasi Persaingan Usaha hingga Ekonomi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui penambahan anggaran pada tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar KPPU mampu menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha secara lebih optimal, termasuk menghadapi tantangan baru di sektor ekonomi digital dan perdagangan melalui platform daring (marketplace).

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

Industri dan Pembangunan12 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.