//
Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Barat.|Foto : Saum/MRI.
PARLEMENTARIA, Pontianak – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) terhadap perkembangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie. Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Budi Widihartanto, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Barat, beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, Banggar dan BI membahas perkembangan ekonomi Kalimantan Barat, pengendalian inflasi, daya beli masyarakat, penguatan UMKM, investasi daerah, ketahanan pangan, hingga percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Syarief menegaskan, Kantor Perwakilan BI di daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus menjadi pusat analisis ekonomi yang mampu membaca berbagai perubahan ekonomi sejak dini.
"Saya percaya, kualitas sebuah bank sentral pada masa depan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan instrumen kebijakan moneternya, tetapi juga oleh kualitas analisis yang dimiliki. Ketika dunia bergerak semakin cepat, data menjadi semakin besar, kecerdasan buatan berkembang secara eksponensial, dan risiko global datang tanpa mengenal batas wilayah, maka kemampuan membaca sinyal-sinyal awal melalui early warning system menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi," ujar Syarief melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, kemampuan mendeteksi tekanan inflasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga pergeseran sentimen pelaku usaha sebelum tercermin dalam data statistik akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Banggar DPR RI juga menyoroti pentingnya penguatan pembinaan UMKM. Dari sekitar 2.000 UMKM potensial di Kalimantan Barat, baru sekitar 249 UMKM yang memperoleh pendampingan secara intensif.
Oleh karena itu, BI didorong memperluas program pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi agar lebih banyak pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing. Selain itu, pihaknya juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui kerja sama BI dengan Perum BULOG, termasuk pembangunan fasilitas penyimpanan beras premium.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengurangi ketergantungan Kalimantan Barat terhadap pasokan dari luar daerah. Di sektor investasi, BI Kalimantan Barat juga didorong lebih aktif mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, dan investor melalui forum investasi yang menghasilkan proyek-proyek yang layak didanai.
Potensi Kalimantan Barat di sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, logistik, energi, dan kawasan perbatasan dinilai perlu diterjemahkan menjadi peluang investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Ia. turut mendorong diversifikasi komoditas unggulan selain kelapa sawit, termasuk pengembangan komoditas kopi, agar struktur ekonomi daerah lebih beragam dan tangguh menghadapi gejolak pasar.
Di sisi lain, edukasi mengenai sistem pembayaran digital juga perlu diperluas, khususnya bagi UMKM, pedagang pasar tradisional, masyarakat perdesaan, dan wilayah perbatasan guna meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Banggar DPR RI berharap Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat perannya sebagai pusat analisis ekonomi regional, penggerak stabilitas harga, mitra pengembangan UMKM, serta fasilitator investasi daerah.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat semakin inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (um)
