UMKM

110 artikel dengan tag ini

Saldo Pelaku UMKM di TikTok Belum Cair, Komisi VII Dalami Duduk Perkaranya

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Saldo Pelaku UMKM di TikTok Belum Cair, Komisi VII Dalami Duduk Perkaranya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Persoalan saldo hasil penjualan yang belum dapat dicairkan oleh sejumlah pelaku UMKM di platform TikTok menjadi perhatian DPR RI. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, kepastian hak pelaku usaha untuk memperoleh hasil penjualannya dinilai penting agar aktivitas usaha tetap berjalan dan tidak semakin menambah beban masyarakat.

2 Juli 2026

Keberhasilan Pajak Marketplace Dinilai Harus Diukur dari Kemudahan UMKM Berusaha

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Keberhasilan Pajak Marketplace Dinilai Harus Diukur dari Kemudahan UMKM Berusaha

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberhasilan kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) dinilai tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya penerimaan negara. Pihaknya berpandangan, kebijakan tersebut baru dapat dikatakan berpihak kepada pelaku usaha apabila mampu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sekaligus mendorong tumbuhnya kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah.

Pajak Marketplace Harus Jaga Daya Beli dan Kelangsungan UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pajak Marketplace Harus Jaga Daya Beli dan Kelangsungan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah memberikan penjelasan secara rinci terkait rencana penerapan mekanisme pemungutan pajak sebesar 0,5 persen melalui platform marketplace. Pasalnya, kebijakan tersebut perlu dikawal agar mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu daya beli masyarakat maupun keberlangsungan pelaku usaha, khususnya UMKM.

Fauzi H. Amro: PPh Marketplace Jangan Sampai Bebani UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi H. Amro: PPh Marketplace Jangan Sampai Bebani UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform marketplace dinilai perlu dijalankan secara proporsional agar mampu memperkuat penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pihaknya berpandangan, keberhasilan kebijakan tersebut tidak semata diukur dari meningkatnya penerimaan pajak, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlangsungan jutaan pelaku UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.

BAKN Dorong Transformasi Penerima Bansos Lewat Pendekatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Transformasi Penerima Bansos Lewat Pendekatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini sudah saatnya ditransformasikan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara program perlindungan sosial dengan pendekatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara.

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Perkumpulan UMKM Mergi Gesang Manunggal Karso Abadi DIY.

Hormati Pandangan Dirjen Imigrasi, Evita Nursanty: Kebijakan Bebas Visa Mampu Gerakkan UMKM

Industri dan Pembangunan27 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Hormati Pandangan Dirjen Imigrasi, Evita Nursanty: Kebijakan Bebas Visa Mampu Gerakkan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air. Menurutnya, kebijakan bebas visa dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakan banyak sektor perekonomian.

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO.

Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Desain Industri harus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dimana unit bisnis itu ialah motor penggerak inovasi nasional.

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp127,3 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung upaya LKPP dalam memperkuat tata kelola belanja pengadaan pemerintah.

Legislator Dorong Penguatan Anggaran Pengawasan BPKP dan LKPP

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Dorong Penguatan Anggaran Pengawasan BPKP dan LKPP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menilai peran pengawasan yang dijalankan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) semakin strategis di tengah bertambahnya tugas pemerintah dalam mengawal berbagai program prioritas nasional. Karena itu, ia mendorong agar alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan diperkuat agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.