//
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Yogyakarta.|Foto: Nal/Karisma
PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan bahwa pesatnya pembangunan infrastruktur pariwisata berskala besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak boleh mengesampingkan keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Keterlibatan sektor ekonomi rakyat wajib menjadi bagian inti dari pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, pertumbuhan ekonomi daerah pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan tren positif sebesar 5,84 persen (year on year). Di tengah masifnya pergerakan arus logistik dan wisatawan, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan proteksi terhadap produk lokal menjadi tantangan tersendiri agar dampak ekonomi merata hingga ke lapisan bawah.
“Saya tidak mau pembangunan yang sudah begitu besar di Yogyakarta ini justru membuat UMKM-nya tertinggal di belakang. Kita harus mengajak mereka bicara dan menyiapkan ruang yang layak di setiap simpul transportasi maupun destinasi wisata,” tegas Eko saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Yogyakarta, Kamis (21/5/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Yogyakarta memiliki kekayaan kuliner dan kerajinan tradisional yang memiliki nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kuliner khas seperti bakpia patok dan gudeg dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat identitas pariwisata nasional.
“Banyak sekali makanan tradisional kita yang luar biasa. Gudeg dan bakpia patok itu bisa go nasional bahkan tembus ke pasar internasional jika manajemen ekosistem dan promosinya dimaksimalkan bersama holding BUMN pariwisata,” tuturnya.
Dirimya pun menekankan perlunya sinergi konkret antara pemerintah daerah dan BUMN seperti InJourney untuk memberikan pendampingan, standarisasi mutu, hingga kemudahan akses pasar digital bagi para pelaku industri kreatif dan desa wisata di DIY. “Komisi VI DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan investasi dan pengembangan konektivitas pariwisata yang dibahas bersama mitra kerja di Jakarta nantinya tetap memprioritaskan ruang bagi produk-produk lokal agar ekonomi daerah semakin berdaya saing,” pungkasnya. (NAL/um)
