//
Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, dalam agenda Kunjungan Kerja spesifik di Yogyakarta, DIY.|Foto: Nal/Karisma
PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pariwisata dan transportasi bisa mengambil peran lebih besar di Yogyakarta. Pihaknya, secara lugas, mendorong adanya evaluasi serta sinergi yang kuat agar pelayanan transportasi dan pengelolaan objek wisata di Jogja bisa saling terhubung demi kenyamanan masyarakat.
“Apa yang dibahas adalah bagaimana menangani konsolidasi pada melakukan evaluasi berkaitan sinergitas mereka yang bermain ataupun berkecimpung di dalam objek pariwisata di Jogja. Sehingga betul-betul pelayanan pariwisata di Jogja itu bisa terintegrasi, tidak hanya sekedar BUMN, tapi juga pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan pelaku bisnis,” kata Subardi dalam agenda Kunjungan Kerja spesifik di Yogyakarta, DIY, Kamis (21/05/2026).
Ia menjelaskan, potensi wisata di Jogja saat ini sangat melimpah, namun ketersediaan angkutan umum atau transportasi penunjang dari BUMN dinilai masih sangat minim. Salah satu contohnya di daerah Gunungkidul yang memiliki deretan pantai sepanjang 80 kilometer, namun baru tersentuh oleh satu armada DAMRI saja.
“Contoh, yang namanya Gunungkidul, pantainya 80 kilometer, yang diakses oleh Damri, hanya satu. Padahal ada berapa titik? Ratusan titik di sana. Ada wisata alam, ada wisata religius, ada wisata yang ada heritage, banyak banget. Tapi belum tersentuh (BUMN), yang menyentuh mereka swasta semua,” ujarnya.
Melihat kondisi di lapangan di mana sekitar 70 persen objek wisata justru dikelola secara mandiri oleh pihak swasta, Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa BUMN transportasi harus bergerak cepat menjadi penggerak utama dalam menyediakan aksesbilitas yang mudah bagi wisatawan dari bandara ke lokasi wisata.
“Kalau semua BUMN pelaku ekonomi yang berhasil swasta ngapain penonton, ya nggak boleh. Untuk kemakmuran daerah, kemakmuran swasta yang dikembangkan, lah BUMN menjadi leader-nya lah,” ungkap Subardi.
Terakhir, hasil pantauan dan data masalah yang ditemukan selama di Jogja ini nantinya akan dijadikan modal penting bagi Komisi VI DPR RI untuk dibahas dalam rapat pengambilan kebijakan bersama jajaran kementerian terkait di Jakarta. “Tentunya nanti dibahas untuk mengambil kebijakan di rapat-rapat yang berada di Gedung DPR, di Komisi VI itu. Nah karena ini adalah bahan mereka di lapangan, kita bahas di sana kebijakan apa yang harus dilakukan,” pungkasnya. (NAL/um)
