//
Komisi VI Minta Sinergi BUMN Transportasi Diperkuat demi Aksesibilitas Wisata DIY
Diterbitkan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, saat Kunjungan Kerja Komisi VI di Yogyakarta.| Foto: Nal/Karisma
PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo meminta integrasi moda transportasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera dioptimalkan guna mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata secara menyeluruh. Penguatan sinergi ini penting dilakukan untuk mengatasi tantangan konektivitas first mile dan last mile yang selama ini masih menghambat kenyamanan mobilitas para wisatawan.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Secara umum, sektor pariwisata menjadi penggerak utama perekonomian DIY dengan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi, makanan, dan minuman mencapai 11,59 persen pada Triwulan I Tahun 2026. Seiring dengan tingginya arus pergerakan wisatawan melalui jalur udara, laut, maupun darat, ketersediaan sistem transportasi yang saling terhubung menjadi faktor krusial dalam memperkuat daya saing wisata daerah.
“Yogyakarta ini adalah kota yang benar-benar makanya disebut Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pariwisatanya harus didukung penuh. Kita memiliki Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo yang sangat megah dan agung, namun saat ini jalurnya belum dimaksimalkan dengan baik. Kita ingin seluruh pariwisatanya terintegrasi total,” ujar Eko di Yogyakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam konteks transportasi udara, YIA melayani sekitar 95 persen penumpang domestik di DIY, dengan lonjakan kedatangan penumpang yang meningkat hingga 52,47 persen pada Maret 2026. Namun, tingginya mobilitas tersebut belum diimbangi oleh sinkronisasi layanan antarmoda yang optimal menuju pusat kota maupun destinasi wisata utama.
“Tantangan kita hari ini adalah mengoneksikan jalur pesawat, kereta api panoramik, armada DAMRI, hingga pengelolaan jalan tol oleh Jasa Marga. Jika semua simpul transportasi ini tidak terintegrasi, potensi megah dari infrastruktur yang sudah dibangun BUMN akan kurang maksimal dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Ia menyoroti bahwa keterbatasan konektivitas lanjutan dari simpul transportasi ke destinasi seperti Malioboro, Prambanan, hingga Gunungkidul berakibat pada tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang memicu kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, Komisi VI berkomitmen membawa hasil temuan lapangan ini ke Jakarta.
“Seluruh pemetaan masalah yang kita himpun hari ini akan menjadi 'oleh-oleh' untuk ditindaklanjuti. Kami akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara menyeluruh di Jakarta bersama InJourney, PT KAI, Damri, dan mitra kerja terkait demi mewujudkan sistem mobilitas yang modern dan efisien,” pungkasnya. (nal/aha)
