//
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025). Foto: Nadya/vel.
PARLEMENTARIA, Badung— Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya layanan perbankan yang tetap berjalan di wilayah bencana, mengingat banyak daerah sedang mengalami cuaca ekstrem jelang Nataru. Karena itu, Komisi VI mendesak Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memastikan keamanan dana nasabah, ketersediaan layanan minimal, hingga kecepatan pemulihan operasional.
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menekankan bahwa korban bencana sangat bergantung pada akses keuangan yang aman.
“Jika mereka kehilangan harta benda, uang di bank harus bisa diakses. Dari empat bank Himbar, baru satu yang benar-benar siap. Ini kami minta diperbaiki segera,” ujarnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga memimpin pertemuan Nasim Khan, menambahkan bahwa layanan di lokasi bencana harus bersinergi dari pusat hingga kabupaten. “Dalam cuaca ekstrem, semuanya perlu sinergi. Kita lihat Himbara sudah berusaha mengatasi, walaupun bertahap,” katanya.
Dari sisi operator BUMN, Danantara menjelaskan bahwa setiap BUMN memiliki manual disaster management dan program “BUMN Peduli”.
“Mitigasi risiko sudah ada. meski SDM BNI sendiri ada 400 orang terdampak, mereka tetap harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT. Danantara Aset Manajemen, Nora Osloi.
Paparan perbankan menunjukkan langkah konkret: Mandiri menyiagakan LAJU (Layanan Antar Jemput Uang) 25–28 Desember, cabang piket, dan teknisi 24/7 untuk ATM di jalur wisata. Dan BNI menyiapkan 30 outlet operasional terbatas, 340 ATM/CRM di Bali, serta preventive maintenance dan spare part cepat untuk memastikan layanan tetap berjalan.
Komisi VI memastikan pengawasan diperkuat agar pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana tidak terhenti, apalagi saat periode transaksi tinggi Nataru. Temuan ini menjadi bagian penting evaluasi DPR sebagaimana tertuang dalam TOR Kunjungan Kerja. •ndy/rdn
