Komisi VIII Minta Pemerintah Percepat Respons dan Mitigasi Bencana di Akhir Tahun

PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyoroti meningkatnya potensi bencana alam yang kerap terjadi pada akhir tahun. Hal itu sebagaimana terjadi pada musibah tanah longsor di Cilacap dan meningkatnya aktivitas Gunung Semeru sebagai tanda perlunya kesiapsiagaan lebih dini. 

Wachid menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus segera diperkuat, terutama melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kami berharap penanggulangan bencana nasional segera turun menggerakkan BPBD yang ada di daerah,” ujarnya kepada Parlementaria saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025).

Ia juga mendorong kabupaten dan kota yang tidak terkena bencana untuk berkolaborasi dalam mengirim relawan guna membantu wilayah yang terdampak. Menurutnya, solidaritas antardaerah sangat penting untuk mempercepat proses penanganan.

Selain respons cepat, Wachid menekankan pentingnya mitigasi jangka panjang, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor. Ia meminta pemerintah memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memiliki kesiapan jika bencana terjadi. 

“Kesiapan para penduduk untuk daerah-daerah seperti longsor, seperti banjir, ini perlu untuk diadakan sosialisasi, persiapan-persiapan yang perlu disiapkan bila mana terjadi ada satu bencana,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dikutip dari pelbagai sumber, peristiwa longsor yang terjadi di Dusun Tarukan dan Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, pada Kamis (13/11/2025) sekitar pukul 21.00 WIB, telah menewaskan 20 orang dan tiga warga lainnya masih dalam pencarian. Longsor yang dipicu oleh hujan deras berintensitas tinggi ini mengubur puluhan rumah dan menyebabkan kerugian yang signifikan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 15 rumah roboh dan 16 rumah lainnya terancam. Total 229 warga terdampak akibat bencana ini, dan saat ini, 1.069 jiwa mengungsi, sebagian besar menumpang di rumah kerabat.

Selain itu, status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang satu jam, dari level III atau ‘Siaga’ ke level IV atau ‘Awas’. Situasi tersebut terjadi pada Rabu (19/11), pukul 17.00 WIB.

Kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto telah memerintahkan jajaran untuk merespons perkembangan situasi dan dampak erupsi, khususnya dampak korban, kerusakan dan pengungsian.

Laporan sementara Pusdalops pada Rabu malam, terdapat tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Wilayah ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa tersebut yaitu Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat. •gal/rdn