Butuh Pemerataan, Pembangunan Galangan Kapala Nasional Jangan Hanya Terpusat di Batam

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menegaskan perlunya pemerataan pembangunan galangan kapal nasional agar tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, seperti Batam. Hal tersebut disampaikan saat Komisi VII meninjau fasilitas PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik.

Rycko mengatakan bahwa data yang diterima Komisi VII menunjukkan sebaran galangan kapal nasional masih timpang, di mana wilayah Sumatera sebagian besar hanya bergantung pada Batam. Kondisi ini dinilai menyulitkan daerah yang juga memiliki kebutuhan tinggi terhadap transportasi laut.

“Tadi saya melihat dari data yang diberikan, itu terpaku untuk wilayah Sumatera hanya di wilayah Kepulauan Batam. Padahal tidak hanya Batam yang banyak menggunakan transportasi laut,” tegas Rycko kepada Parlementaria seusai melakukan pertemuan di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

Ia menilai daerah seperti Lampung, Kalimantan, dan kawasan-kawasan lain yang kerap menggunakan kapal penyeberangan juga membutuhkan fasilitas yang memadai untuk perawatan dan perbaikan kapal. “Saya sendiri dari Lampung, dan banyak daerah lain di Kalimantan atau pulau-pulau kecil juga sangat bergantung pada kapal. Pemerataan ini penting supaya masyarakat bisa merasakan layanan yang baik secara merata,” lanjutnya 

Menurut Rycko, kekurangan galangan kapal membuat kualitas layanan penyeberangan menjadi tidak konsisten. Ia mencontohkan minimnya jumlah kapal yang beroperasi akibat perawatan yang tidak optimal. “Harusnya satu penyeberangan dilayani empat kapal, tapi kadang hanya dua karena lainnya ngedok atau rusak. Ini masalah mendasar yang harus dibenahi,” ujarnya 

Legislator Dapil Lampung I itu menambahkan bahwa peningkatan jumlah galangan kapal merupakan salah satu solusi agar masyarakat tidak hanya menikmati layanan baik pada musim puncak, tetapi juga dalam aktivitas reguler sehari-hari. “Harapannya kapal-kapal tetap berfungsi dengan baik setiap hari, bukan hanya saat arus penumpang melonjak,” jelasnya.

Selain pemerataan, Rycko juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kapal, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. “Tidak hanya pelayanan, tetapi kebersihan dan kecanggihan kapal juga harus segera dibenahi supaya kita tidak kalah bersaing dengan negara lain,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Komisi VII DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah dalam penguatan industri perkapalan, termasuk pemerataan galangan kapal di berbagai daerah, guna memastikan layanan transportasi laut nasional semakin andal dan merata. •aar/rdn