Komisi VI Tegur Himbara: Pastikan Layanan Perbankan Saat Nataru Tak Boleh Down

PARLEMENTARIA, Badung— Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Komisi VI DPR RI menegaskan perlunya kesiapan penuh sektor perbankan dalam menjaga kelancaran transaksi masyarakat. Lonjakan mobilitas, peningkatan penarikan uang tunai, dan kebutuhan layanan digital di pusat wisata menjadi urgensi utama pengawasan DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menekankan bahwa ATM, mobile banking, sistem pembayaran, hingga layanan perbankan 24/7 harus terjamin selama dua periode puncak transaksi terbesar nasional: Nataru dan Lebaran. 

“ATM bukan hanya soal mesinnya. Ada potensi kartu tertelan, kejahatan jalanan, mobile banking down saat beli tiket wisata. Semua harus dimitigasi,” tegasnya.

Dalam pertemuan ini, Komisi VI mendalami kesiapan Mandiri, BNI, BRI, BTN, BP BUMN, dan Danantara. Paparan Mandiri menunjukkan kapasitas sistem IT mampu menangani 2–4 kali puncak transaksi Nataru serta penguatan dual data center active-active dengan monitoring 24/7. Mandiri juga menyiapkan 44 triliun uang kartal untuk periode 1 Desember 2025–2 Januari 2026 dan menambah cabang piket selama 27–28 Desember.

BNI menyiapkan Rp19,51 triliun uang kas nasional dan Rp1,2 triliun kebutuhan kas Bali, disertai penambahan teknisi, preventive maintenance ATM, dan 54–64 PIC support selama hari puncak.

Perwakilan Danantara, SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT. Danantara Aset Manajemen Nora Osloi Sinaga, menegaskan bahwa BUMN perbankan diwajibkan menjaga performa sekaligus meningkatkan kualitas layanan saat lonjakan transaksi terjadi. 

“Dalam event Nataru ini kompleksitas meningkat. Semua BUMN harus siap dari SDM, sistem, hingga aplikasi,” ujarnya.

Komisi VI akan terus mengawal kesigapan layanan publik perbankan jelang Nataru agar kebutuhan transaksi masyarakat—baik tunai maupun digital—tetap aman dan lancar. Pengawasan DPR juga menekankan pentingnya stok uang tunai nasional yang pada 2025 diproyeksikan meningkat 3% atau mencapai Rp41,2 triliun, sesuai TOR Kunjungan Kerja yang terlampir. •ndy/aha