Apresiasi Teknologi Tambak Nila Salin di Karawang, Dorong Sinergi Pangan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang di Dusun Sukajadi, Jumat (5/12/2025). Kunjungan ini untuk meninjau program modeling kawasan tambak budi daya ikan nila salin. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari menyampaikan apresasi tinggi terhadap berbagai inovasi teknologi yang kini telah terbukti efektif di lapangan.

Endang menilai program budi daya nila salin tersebut menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya karena teknologi yang sebelumnya hanya berupa konsep kini telah berhasil diaplikasikan secara nyata.

“Yang menjadi catatan penting, kami gembira sekali karena Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengaplikasikan semua teori-teori yang biasanya hanya di atas kertas. Sekarang sudah dibuktikan dengan keberhasilannya,” ujar Endang.

Ia menyoroti terobosan dalam pengelolaan kualitas air, yang memungkinkan perpindahan dari air payau menuju air dengan tingkat salinitas mendekati air laut secara terkontrol.

“Ini kan suatu terobosan teknologi. Inovasi teknologi ini sangat penting sehingga masyarakat bisa memahami dan mensyukuri bahwa inovasi tersebut bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Tambak Nila Salin

Program budi daya nila salin memang menjadi salah satu prioritas KKP karena potensi produktivitasnya yang besar. Berdasarkan data KKP, nila salin mampu mencapai tingkat kelangsungan hidup (SR) di atas 80 persen dan pertumbuhan lebih cepat dibanding nila air tawar. Produktivitas tambak nila salin nasional juga terus meningkat, dengan kapasitas mencapai lebih dari 12 ton per hektare per siklus pada skema intensif.

Karawang sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan nilai ekonomi tinggi di sektor perikanan budi daya. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, yang menurut Endang menjadi indikator kuatnya geliat ekonomi daerah.

“Saya sangat bangga sekali karena UMR di sini lebih tinggi dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.

Sinergi dengan MBG

Menanggapi rencana tindak lanjut setelah kunjungan tersebut, Endang menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI berharap sektor perikanan dapat terhubung dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kedepannya kita berharap bisa bekerja sama dengan MBG. Karena MBG ini membutuhkan makanan-makanan berkualitas tinggi untuk anti-stunting dan ibu-ibu hamil. Ini sangat diperlukan dengan pasokan ikan yang punya kualitas juga,” tegasnya.

Ikan, terutama nila, merupakan sumber protein hewani yang kaya zat besi, asam lemak esensial, dan mikronutrien penting, sehingga sangat relevan untuk mendukung program pencegahan stunting.

Selain sektor produksi, Endang juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih.

“Ini sangat diperlukan untuk menggalang uang-uang yang ada di daerah melalui tabungan koperasinya. Itu bisa menggerakkan ekonomi setempat sehingga tidak ada capital outflow dari desa ke kota atau dari kota ke luar negeri,” ujarnya.

Menurutnya, koperasi tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan pangan lokal secara berkelanjutan.

Endang menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI saat ini menjadikan penguatan kelembagaan pangan sebagai prioritas melalui revisi Undang-Undang Pangan.

“Makanya kita revisi Undang-Undang Pangan dengan mencantumkan kelembagaan yang ada sesuai kearifan lokal. Potensi di Karawang ini juga memiliki perikanan, makanya potensinya dikembangkan,” tutupnya.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan pelaku usaha budi daya untuk mendorong kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan. •ssb/aha