BNPB Diminta Prioritaskan Kelompok Rentan Pascabencana di Pesisir Selatan

PARLEMENTARIA, Pesisir Selatan — Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, menegaskan pentingnya penanganan khusus bagi kelompok rentan di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi VIII di Kantor Bupati Pesisir Selatan, Sabtu (6/12/2025). Wardatul menilai Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling parah dibanding wilayah lain di Sumatera Barat.

Wardatul menyampaikan bahwa tim Komisi VIII telah meninjau langsung beberapa titik terdampak di 11 kecamatan, didampingi Bupati Pesisir Selatan. Menurutnya, beberapa lokasi menunjukkan kerusakan yang cukup berat dan memerlukan penanganan segera, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Ia menekankan bahwa kondisi ini membuat dirinya tergerak secara emosional, khususnya terhadap kelompok rentan. “Mungkin karena saya perempuan ya, insting saya langsung teringat kepada perempuan hamil, anak-anak, dan orang tua. Bagaimana nasib mereka dalam bencana seperti ini,” ujarnya. Wardatul menilai BNPB harus memastikan kebutuhan kelompok rentan terpenuhi agar mereka tidak mengalami penderitaan berlapis di tengah situasi darurat.

Selain itu, Wardatul menyoroti adanya dugaan kontribusi penebangan liar terhadap terjadinya banjir besar kali ini. Ia menyebut banyak pihak telah mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah kerusakan. “Pemberian izin mesti sangat hati-hati. Kalau bisa ada moratorium yang benar-benar ketat, bahkan permanen,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi VIII mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat mitigasi bencana dan melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Wardatul berharap penanganan tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga perlindungan menyeluruh terhadap warga, terutama kelompok yang paling rentan. •eno/aha