Desy Ratnasari Soroti Pengawasan Pesisir Selatan Jabar yang Terlalu Bertumpu di Pangandaran

PARLEMENTARIA, Bandung – Luasnya wilayah pengawasan pesisir selatan Jawa Barat hingga kawasan terpencil di Sukabumi menjadi tantangan tersendiri bagi TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung. Dengan jarak tempuh yang dapat mencapai berjam-jam dari pusat kota, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan personel dan sarana Lanal, tetapi perlu diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah desa di wilayah pesisir.

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai perhatian terhadap kawasan pesisir tidak boleh hanya terkonsentrasi di Pangandaran sebagai salah satu destinasi wisata. Menurutnya, wilayah seperti Palabuhanratu, Ciwaru, dan Ujung Genteng juga membutuhkan perhatian, terutama karena memiliki potensi wisata dan aktivitas masyarakat yang dapat dikembangkan.

“Lanal Bandung bisa kemudian memantau apa pun yang terjadi di (daerah pariwisata) sana, itu penting juga,” ujar Desy saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanal Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Menurut Desy, pemerintah desa di kawasan pesisir dapat menjadi mitra strategis Lanal dalam memantau kondisi wilayah. Kolaborasi tersebut dinilai sekaligus dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa, khususnya destinasi wisata yang berada dalam kawasan teritorial TNI.

Ia mencontohkan sejumlah desa di Ujung Genteng yang memiliki keinginan mengembangkan destinasi wisata, tetapi menghadapi persoalan terkait status wilayah yang berada dalam teritori atau wilayah kerja TNI. Karena itu, menurut Desy, diperlukan pola sinergi yang memungkinkan pengembangan potensi daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kedaulatan wilayah.

“Di sisi lain, mereka juga mendapatkan keuntungan dari pengelolaan atas izinnya. Jadi, atas izin Angkatan Laut, atas izin Angkatan Udara, atau bahkan daerah wisata di sana,” katanya.

Desy juga menyoroti tantangan respons cepat Lanal Bandung terhadap berbagai persoalan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Jarak yang jauh antara markas dan sejumlah kawasan pesisir, menurutnya, perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana serta sistem pemantauan yang memadai.

Ia mengingatkan, lemahnya pengawasan di wilayah yang jauh dan sulit dijangkau dapat membuka celah bagi berbagai bentuk kejahatan, termasuk potensi masuknya imigran gelap. Karena itu, kemampuan deteksi dan pemantauan di kawasan pesisir perlu diperkuat agar persoalan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

“Kalau terjadi sesuatu, lalu kemudian Bapak harus gercep ke sana, sementara tadi sarana prasarana Bapak bilang ada, tapi bagaimana pengelolaannya?” ujar Politisi Fraksi PAN itu.

Lebih lanjut, Desy meminta agar kebutuhan sarana dan prasarana maupun pembinaan potensi maritim dihitung secara detail sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan anggaran. Menurutnya, perencanaan yang berbasis kebutuhan konkret penting untuk memastikan pelaksanaan tugas pengamanan wilayah berjalan optimal.

“Saya sangat ingin sekali mengetahui tentang perhitungan pembinaan potensi ataupun pengembangan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk memulai tugas Bapak Ibu bisa terlaksana dengan baik, untuk menjaga teritorial kedaulatan negara kita,” tegasnya.

Desy berharap penguatan pengawasan pesisir selatan Jawa Barat tidak hanya bertumpu pada kemampuan Lanal Bandung, tetapi juga membangun jejaring dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa. Dengan begitu, keterbatasan jarak dan luas wilayah dapat diatasi melalui kolaborasi, sekaligus memastikan potensi masyarakat pesisir berkembang tanpa mengurangi aspek keamanan dan kedaulatan negara. (whp/rdn)