UMKM

84 artikel dengan tag ini

Komisi VII Dorong Pariwisata Berbasis Inovasi dan Hilirisasi Industri Lokal

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Komisi VII Dorong Pariwisata Berbasis Inovasi dan Hilirisasi Industri Lokal

PARLEMENTARIA, Karanganyar — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menegaskan pentingnya pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Saraswati saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke kawasan Rumah Atsiri Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

21 Mei 2026

Komisi VI Dorong KIT Batang Perkuat Hilirisasi dan Ekspor Nasional

Isu Lainnya21 Mei 2026

Isu Lainnya

Komisi VI Dorong KIT Batang Perkuat Hilirisasi dan Ekspor Nasional

PARLEMENTARIA, Batang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistio menekankan bahwa keberhasilan kawasan industri harus diukur dari kontribusinya terhadap program hilirisasi pemerintah dan peningkatan ekspor nasional. Menurutnya, kawasan industri harus mampu menjadi pusat produksi yang efisien dan kompetitif dalam mendukung penguatan ekonomi nasional.

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable. Hal itu disampaikannya usai mengikuti agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong sektor perbankan lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai agunan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembiayaan negara benar-benar mampu menjangkau pelaku usaha kreatif dari berbagai skala, bukan hanya pelaku usaha besar yang telah mapan. Dorongan itu disampaikannya disela-sela agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia demi memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB

PARLEMENTARIA, Lombok — Komisi VI DPR menggelar agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengevaluasi penyaluran dan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Memimpin agenda, Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan bahwa program KUR adalah wujud nyata kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Sarifah Ainun Jariyah menyatakan KPPRI akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah tersebut akan dilakukan melalui konsolidasi nasional hingga kerja sama dengan NGO dan mitra internasional.

Bahas Isu Perempuan dan Anak, KPPRI Perkuat Kolaborasi dengan NGO dan Mitra Internasional

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bahas Isu Perempuan dan Anak, KPPRI Perkuat Kolaborasi dengan NGO dan Mitra Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Bendahara Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Eva Monalisa menyatakan KPPRI terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional guna mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap isu perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan dalam Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang diselenggarakan di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional di tengah perkembangan ekonomi digital dan dinamika industri global.

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional. Apalagi kondisi saat ini ekonomi digital terus berkembang di tengah dinamika industri global.

Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

Ekonomi dan Keuangan21 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketimpangan akses pembiayaan di sektor perbankan nasional yang dinilainya masih belum berpihak kepada rakyat kecil. Berdasarkan laporan yang ia terima, masih kerap ditemui masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil yang membayar bunga kredit lebih tinggi dibanding kelompok pengusaha besar yang selama ini menikmati akses pembiayaan lebih mudah.