UMKM

Kementerian ESDM Perlu Revisi Aturan agar Pertambangan Rakyat Lebih Terakomodasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, mendorong pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi regulasi terkait legalisasi pertambangan rakyat agar lebih mengakomodasi kebutuhan penambang di lapangan.

SNI Jadi Benteng Produk Lokal dan Jalan IKM Tembus Ekspor

SNI Jadi Benteng Produk Lokal dan Jalan IKM Tembus Ekspor

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Informasi Program Sertifikasi Gratis bagi UMKM dan IKM Masih Minim

Informasi Program Sertifikasi Gratis bagi UMKM dan IKM Masih Minim

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munif menyoroti masih minimnya informasi yang diterima pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM serta Industri Kecil Menengah/IKM terkait program sertifikasi gratis, termasuk sertifikasi Standar Nasional Indonesia/SNI. Menurutnya, persoalan sosialisasi menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.

UMKM Ekspor Jangan Cuma Jargon, Akses SNI Harus Dipermudah

Industri dan Pembangunan25 Mei 2026

UMKM Ekspor Jangan Cuma Jargon, Akses SNI Harus Dipermudah

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, dorongan agar UMKM mampu menembus pasar ekspor tidak boleh berhenti sebatas jargon, tetapi harus diikuti dengan kemudahan akses terhadap standardisasi.

Legislator Temukan Maraknya Mainan Anak dan Garmen Tanpa SNI

Legislator Temukan Maraknya Mainan Anak dan Garmen Tanpa SNI

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena menyoroti masih banyaknya produk mainan anak dan garmen yang beredar di pasaran tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlindungan masyarakat melalui sistem standardisasi nasional belum berjalan optimal.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Memerlukan Penguatan Kota Penyangga

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Memerlukan Penguatan Kota Penyangga

PARLEMENTARIA, Batang - Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menekankan pentingnya penguatan kota penyangga di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Hal itu guna mempercepat pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, pengembangan kawasan industri harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur, fasilitas daerah, serta dukungan pemerintah daerah agar investasi dapat berkembang optimal.

Doni Akbar Dorong KITB Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal Batang

Doni Akbar Dorong KITB Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal Batang

PARLEMENTARIA, Batang — Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar mendorong Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat asli Kabupaten Batang. Menurutnya, keberadaan kawasan industri harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di daerah.

Subardi: BUMN Harus Ambil Peran Besar Demi Buka Akses Wisata Jogja

Subardi: BUMN Harus Ambil Peran Besar Demi Buka Akses Wisata Jogja

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pariwisata dan transportasi bisa mengambil peran lebih besar di Yogyakarta. Pihaknya, secara lugas, mendorong adanya evaluasi serta sinergi yang kuat agar pelayanan transportasi dan pengelolaan objek wisata di Jogja bisa saling terhubung demi kenyamanan masyarakat.

Miliki Potensi Wisata Besar, Komisi VI Tegaskan UMKM Jangan Tertinggal di DIY