//
Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran
Diterbitkan
Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan saat memberikan pendapatnya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok.| Foto: Saum/Septamares
PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia demi memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, validitas data menjadi faktor penting dalam memastikan program pembiayaan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan. “Kita butuh satu data karena tidak ada pembangunan yang baik kalau datanya tidak benar,” kata Sturman kepada Parlementaria.
Tidak henti, dirinya menjelaskan konsep Satu Data Indonesia bertujuan menyatukan metodologi dan sistem pendataan di seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga desa agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi. Melalui integrasi tersebut, terangnya, pemerintah bisa memastikan data penerima KUR maupun bantuan lainnya benar-benar akurat dan tidak tumpang tindih.
Sturman menyoroti masih adanya potensi seseorang mengakses pembiayaan dari beberapa bank sekaligus menggunakan pola yang sama apabila sistem data belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, tegasnya, DPR melalui Badan Legislasi DPR tengah menghimpun berbagai masukan dari daerah guna memperkuat pembahasan RUU Satu Data Indonesia.
Baginya, penyatuan data nasional juga penting untuk mendukung perencanaan pembangunan pemerintah secara lebih terukur dan tepat sasaran. Apalagi, tuturnya, seluruh data masyarakat, mulai dari identitas kependudukan, kondisi ekonomi, kesehatan, hingga data keuangan, nantinya perlu terhubung dalam satu sistem yang sama.
“Semua data harus sama supaya tidak simpang siur,” ujarnya.
Selain mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, Sturman menekankan bahwa integrasi data ini akan membantu pemerintah supaya kebijakan pembangunan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (um)
