Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program standardisasi yang lebih masif dan terukur. Chusnunia menegaskan, komitmen keberpihakan terhadap UMKM harus tercermin dalam program kerja dan alokasi anggaran BSN. 

Hal itu disampaikan Chusnunia saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

“Kita inginnya BSN ini betul-betul menjadi ‘Panglima’ dalam menyelamatkan UMKM di Indonesia. Kalau UMKM kita kualitasnya tidak standar pasti daya saingnya juga rendah. Kalau langkah BSN tidak jelas untuk menuju standarisasi UMKM, maka di sini mestinya di budget BSN tercermin upaya dan langkah-langkah pembagian budgetnya,” tandas Chusnunia.

Dalam rapat tersebut, Legislator Fraksi PKB ini menyoroti masih minimnya jangkauan program BSN bagi pelaku UMKM. Ia menilai data yang dipaparkan BSN menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah UMKM nasional yang mencapai sekitar 65 juta unit dengan jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurutnya, UMKM merupakan penyangga utama perekonomian nasional. Namun, dari puluhan juta pelaku usaha tersebut, jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi SNI masih sangat terbatas. Demikian pula dengan jumlah peserta sosialisasi yang dinilai belum mencerminkan upaya yang signifikan untuk memperluas akses standardisasi bagi UMKM.

Lebih lanjut, Chusnunia menilai standardisasi merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing UMKM. Maka, ia meminta BSN menyusun langkah yang lebih konkret agar semakin banyak pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan dan sertifikasi standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

“UMKM kita yang konon jumlahnya 65 juta itu betul-betul penyangga ekonomi kita yang paling kokoh. Tapi yang lolos untuk benar-benar mendapatkan SNI hanya hitungan jari. Jadi ketika anda sajikan angka, kelihatan komitmen BSN terhadap UMKM sangat amat-amat minim sekali,” sorot Chusnunia menyayangkan. (pun/rdn)