Legislator Dorong Penguatan Anggaran Pengawasan BPKP dan LKPP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menilai peran pengawasan yang dijalankan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) semakin strategis di tengah bertambahnya tugas pemerintah dalam mengawal berbagai program prioritas nasional. Karena itu, ia mendorong agar alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan diperkuat agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Pandangan tersebut disampaikan Didik dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kepala BPKP, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal BPK di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Didik menyoroti capaian BPKP yang dinilai menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, kinerja pengawasan BPKP telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyelamatan keuangan negara yang nilainya bahkan melampaui besaran anggaran lembaga tersebut.

“Kalau melihat teori anggaran dan kinerja, capaian ini layak diapresiasi. Dengan anggaran yang relatif terbatas, BPKP mampu memberikan manfaat yang besar bagi keuangan negara. Artinya indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai bahkan melampaui target yang direncanakan,” ujarnya.

Namun demikian, Didik mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi BPKP ke depan akan semakin berat. Selain menjalankan fungsi utama pengawasan dan akuntabilitas, lembaga tersebut juga harus mengawal berbagai program strategis nasional, mulai dari pengembangan koperasi desa, program prioritas pemerintah, hingga pelaksanaan Sekolah Rakyat. Di saat yang sama, BPKP juga mendapat tugas tambahan terkait tata kelola sumber daya alam, penertiban kawasan hutan, hingga pengawasan sektor pertambangan dan komoditas.

Menurut legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu, kondisi tersebut menuntut penguatan kapasitas pengawasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan operasional di lapangan.

“Saya berpandangan justru anggaran yang berkaitan dengan manajemen pengawasan perlu ditingkatkan. Kapasitas SDM harus diperkuat, cakupan pengawasan semakin luas, dan program-program pemerintah sekarang tersebar hampir di seluruh wilayah. Ini membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai,” tegasnya.

Selain itu, Didik juga mengusulkan agar Komisi XI tidak hanya bertemu dengan BPKP pada saat pembahasan anggaran. Ia menginginkan adanya rapat evaluasi kinerja secara berkala, misalnya setiap empat hingga enam bulan sekali, sehingga DPR dapat memberikan masukan dan penguatan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemerintah.

“Dengan evaluasi yang lebih rutin, kita bisa saling memberikan penguatan antara fungsi legislasi dan pelaksanaan di lapangan. Tujuannya agar seluruh kebijakan tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola yang baik,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Didik turut menyoroti keterbatasan anggaran LKPP yang dinilainya belum sebanding dengan besarnya tanggung jawab lembaga tersebut dalam mengelola sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia menilai LKPP memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi pengadaan, memperkuat keterlibatan UMKM, sekaligus mendorong efisiensi belanja negara. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran yang lebih besar agar berbagai program transformasi digital dan penguatan sistem pengadaan dapat berjalan optimal.

“Kalau memang LKPP ingin menjadi lembaga yang semakin besar dan berkontribusi signifikan terhadap tata kelola pengadaan nasional, maka dukungan anggarannya juga harus memadai. Jangan sampai tugasnya besar tetapi kapasitasnya terbatas karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Didik juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan dalam sistem pengadaan, mulai dari perbedaan harga dalam katalog elektronik, volume pengadaan yang tidak sesuai, hingga berbagai celah yang memungkinkan terjadinya praktik yang tidak efisien. Ia menilai penguatan sistem digital dan integrasi data menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan pemerintah.

Tak hanya itu, ia mendorong agar porsi keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah terus diperbesar. Menurutnya, keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional agar manfaat belanja pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Didik menegaskan dukungannya terhadap peningkatan anggaran bagi LKPP maupun BPKP sepanjang diarahkan untuk memperkuat kualitas pengawasan, tata kelola, serta pelayanan publik. Menurutnya, investasi anggaran pada lembaga-lembaga pengawas dan pengelola pengadaan merupakan langkah penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan. (bit/aha)