RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

12 artikel dengan tag ini

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi para pekerja dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut disampaikan Dasco saat menemui massa aksi buruh di depan Gedung DPR RI.

7 Oktober 2026

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak

Kesejahteraan Rakyat6 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak semata mempertimbangkan indikator ekonomi, tetapi juga mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja dengan memperhatikan daya beli, kondisi perekonomian, data yang akurat, serta partisipasi para pihak.

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Kesejahteraan Rakyat6 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Komisi IX Serap Aspirasi Ojol soal Status Kemitraan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat28 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Serap Aspirasi Ojol soal Status Kemitraan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI memastikan penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan perlindungan, jaminan keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, termasuk pengemudi ojek online (ojol). Dalam pembahasannya, DPR RI juga memperhatikan aspirasi pengemudi ojol yang menginginkan tetap berstatus sebagai mitra karena dinilai memberikan fleksibilitas dalam bekerja.

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikebut Sesuai Batas Waktu MK

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikebut Sesuai Batas Waktu MK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditargetkan tuntas pada masa sidang ini. DPR RI, menurutnya, telah memiliki linimasa pembahasan dengan mempertimbangkan batas waktu yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.

Komisi IX Serap Aspirasi Serikat Pekerja dan Komunitas Pengemudi untuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Serap Aspirasi Serikat Pekerja dan Komunitas Pengemudi untuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah perwakilan serikat pekerja dan komunitas pengemudi untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Nihayatul Wafiroh Dorong RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Kekhususan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nihayatul Wafiroh Dorong RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Kekhususan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memperhatikan karakteristik pekerjaan yang memiliki sistem kerja dan hubungan kelembagaan berbeda. Menurutnya, kekhususan tersebut perlu menjadi pertimbangan, terutama dalam mengatur pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan awak kapal.

Charles Tolak Pengurangan Hak Pekerja atas Nama Iklim Investasi

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Tolak Pengurangan Hak Pekerja atas Nama Iklim Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan upaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia tidak seharusnya dilakukan dengan mengurangi pelindungan dan hak-hak pekerja. Hal itu disampaikannya menanggapi keberatan dunia usaha terhadap ketentuan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jamin Kehidupan Layak Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jamin Kehidupan Layak Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menekankan kehidupan yang layak bagi pekerja harus menjadi salah satu tujuan utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut hubungan kerja, tetapi juga memastikan pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya.

Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mendorong agar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan upah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, mekanisme pengupahan perlu memastikan kebutuhan dasar pekerja menjadi pertimbangan, dengan tetap membuka ruang perundingan sesuai kondisi daerah dan sektor industri.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha

Kesejahteraan Rakyat15 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI bersama pemerintah resmi memasuki Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Pembentukan Panja menjadi langkah awal untuk membahas secara lebih mendalam substansi RUU sekaligus mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional.

Netty Aher Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jangkau Pekerja Informal dan Digital

Kesejahteraan Rakyat31 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jangkau Pekerja Informal dan Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi usul inisiatif DPR RI dinilai sebagai momentum penting untuk memperbarui sistem ketenagakerjaan nasional. Regulasi ini dirancang guna menjawab tantangan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis, khususnya perkembangan sektor informal dan ekonomi digital.