//
Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi SNI maupun pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar. Maka, Andhika berharap BSN dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027.
“Hari ini masih banyak sekali keterbatasan terkait pendampingan dan pembiayaan. Saya harap di 2027 ini bisa lebih maksimal bagaimana pelaku UMKM nantinya bisa difasilitasi sertifikasi SNI secara gratis,” ujar Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Dalam rapat, Andhika juga mendukung usulan penguatan anggaran BSN untuk mempercepat penyusunan dan harmonisasi SNI pada berbagai sektor strategis. “Tambahan tambahan anggaran yang diajukan ini harapan saya bagaimana bisa terus mempercepat penyusunan dan juga harmonisasi SNI pada sektor-sektor yang strategis seperti sektor mineral, kendaraan listrik, baterai, pangan, alat kesehatan dan juga ekonomi digital,” papar Andhika.
Oleh karena itu, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut mengusulkan agar berbagai upaya tersebut perlu dibarengi dengan pendampingan implementasi standar, digitalisasi layanan standardisasi, serta peningkatan kapasitas laboratorium di berbagai daerah. “Lalu juga pendampingan implementasi standar digitalisasi layanan standarisasi dan juga peningkatan kapasitas laboratorium di daerah tidak hanya terfokus di Jakarta,” tutur Andhika berpesan.
Tak hanya itu, Andhika menyatakan penyusunan standar yang jelas, sistem penilaian kesesuaian yang andal, serta pengakuan internasional menjadi faktor penting agar produk Indonesia semakin mampu bersaing di level dunia. “Pemerintah tentu juga sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui hilirisasi dan juga industri. Jadi seluruh pokok ini membutuhkan standar yang jelas sistem penilaian yang kesesuaian serta pengakuan internasional agar mampu bersaing di pasar global, ” paparnya.
Ditegaskannya kembali, standardisasi harus menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing industri nasional yang menjadi langkah penting untuk mendukung transformasi industri, hilirisasi, serta peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Penguatan BSN juga diperlukan untuk mempercepat transformasi industri menuju sektor yang berteknologi tinggi dan memiliki nilai tambah sebagaimana arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi yang didorong melalui hilirisasi dan industrialisasi membutuhkan dukungan sistem standardisasi yang kuat. “Saya mendukung bagaimana penguatan BSN nantinya juga akan mempercepat terkait juga dengan transformasi industri menuju industri berteknologi tinggi dan bernilai tambah sesuai dengan arahan RPJMN. Lalu juga tentunya BSN ini bagaimana harus juga memiliki peran untuk bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi dan juga hilirisasi,” tandas Andhika. (pun/we)
