//
Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK, saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Amin mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penurunan jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Kalau kita mau bicara soal pertumbuhan, sebagaimana kita tahu terbesarnya ditopang oleh sektor konsumsi. Sejauh ini masih lima koma sekian persen, kemudian sektor investasi, pembentukan modal tetap bruto, dan yang ketiga memang belanja pemerintah. Konsumsi yang paling berperan sejauh ini adalah konsumsi dari kelas menengah. Nah ini menjadi PR pemerintah karena jumlah kelas menengah dalam 10 tahun terakhir itu menurun hampir 10 juta," ujar Amin kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)
Menurut Amin, belanja pemerintah yang porsinya relatif terbatas harus mampu menarik investasi di luar APBN sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan daya beli. "Belanja pemerintah itu harus mampu mengerek kontribusi non-APBN. Benar-benar menjadi stimulus, ada investasi-investasi non-APBN yang nanti benar-benar tingkat kontribusinya buat kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, kemudian kelas menengah bukannya menurun tapi menaik. Nah ini yang harus pemerintah upayakan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang harus segera diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang efektif. "Pemerintah perlu membuat kebijakan dengan anggaran yang ada. Di satu sisi kita bicara soal percepatan pertumbuhan, tapi di sisi lain ternyata PHK terus ada. Kita juga dihadapkan pada isu ternyata beberapa industri mau pindah ke negara lain," ujarnya.
Oleh karena itu, Amin berharap APBN mampu menjadi katalis bagi investasi agar dunia usaha tetap berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja.
"APBN kita yang memang terbatas itu benar-benar mampu menjadi mitra bagi dana-dana non-APBN, mereka bisa terus bertahan, mengembangkan industri, menciptakan hilirisasi, menyerap tenaga kerja yang berkualitas, dan menyejahterakan untuk semua," pungkasnya. (als/um)
