1 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa pengaturan syarat penahanan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) justru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, lebih objektif, dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan upaya paksa.
