
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak pemerintah untuk segera mempercepat proses evakuasi serta memastikan distribusi bantuan logistik menjangkau seluruh warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Ia menegaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas utama agar beban masyarakat tidak semakin berat.
"Kami meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Aceh. Langkah cepat ini penting untuk meminimalkan risiko dan menyelamatkan masyarakat. Selain itu, kebutuhan dasar para korban juga harus dipenuhi," ujar Maman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berdampak pada 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga (KK), dengan total 5.088 warga terpaksa mengungsi. Bencana ini juga merendam sekitar 885 unit rumah, merusak 158 hektare lahan persawahan, serta memutus enam ruas jalan di Kecamatan Tenggulun.
Selain Aceh Tamiang, genangan banjir dilaporkan meluas ke Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan sejumlah wilayah lainnya. Di Kabupaten Aceh Tengah, bencana banjir dan tanah longsor bahkan dilaporkan telah menelan korban jiwa.
Merespons kondisi tersebut, Politisi Fraksi PKB ini meminta BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah setempat untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral. Hal ini dinilai krusial agar bantuan segera menembus wilayah-wilayah yang terisolasi akibat akses jalan yang terputus.
"Jangan sampai penderitaan masyarakat bertambah karena bantuan terlambat datang. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Negara harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan pertolongan," tegas legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX tersebut.
Lebih lanjut, Maman menekankan pentingnya penyaluran bantuan secara spesifik, meliputi makanan siap saji, air bersih, pakaian layak, selimut, serta perlengkapan khusus bagi bayi dan perempuan. Ia juga meminta ketersediaan posko pengungsian yang layak, fasilitas sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, keterlambatan penanganan di lapangan berisiko memicu dampak lanjutan, mulai dari penyebaran penyakit menular hingga hilangnya mata pencaharian warga akibat rusaknya lahan pertanian. Oleh karena itu, langkah pemulihan harus dirancang beriringan sejak masa tanggap darurat.
Ke depan, ia mendorong penguatan sistem mitigasi bencana melalui optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system), pemantauan debit air sungai secara berkala, serta kesiapsiagaan personel dan cadangan logistik. Penanganan bencana pun diharapkan tuntas hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Komisi VIII akan terus mengawal dan mengawasi penanganan bencana ini. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga pemulihan pascabencana. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu saudara-saudara kita di Aceh," pungkasnya. (ndy/aha)