
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyiapkan gagasan untuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari satu dekade tersebut perlu diperbarui agar kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan mampu menjawab persoalan mendasar dalam penentuan sasaran maupun intervensi pemerintah.
Syahrul menyampaikan gagasan tersebut setelah menerima amanah sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Ia menggantikan Ansory Siregar yang mendapat penugasan di Komisi XIII DPR RI.
Politisi dari Fraksi PKS tersebut menilai, terdapat sejumlah aspek substantif dan fundamental dalam regulasi penanganan fakir miskin yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah pendefinisian kembali fakir miskin sebagai landasan dalam menentukan kelompok sasaran serta bentuk intervensi kebijakan pemerintah.
“Ini gagasan besar yang akan saya coba gulirkan di Komisi VIII. Saya melihat belum ada revisi terhadap regulasi kita, sehingga penanganan kemiskinan seharusnya bisa lebih efektif. Ada hal-hal substantif dan fundamental yang menyebabkan penanganan kemiskinan kita belum efektif,” ungkap Syahrul dalam wawancara kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menambahkan, gagasan revisi UU Penanganan Fakir Miskin tersebut telah mulai didiskusikan bersama sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI. Respons positif dari rekan-rekannya menjadi salah satu modal untuk mendorong pembahasan lebih lanjut, meskipun momentum pengusulannya masih perlu disiapkan.
“Selain yang sekarang sedang dibahas teman-teman Komisi VIII, termasuk revisi Undang-Undang BPKH, yang akan menjadi konsen saya adalah Undang-Undang Fakir Miskin. Sudah ada diskusi-diskusi dengan teman-teman dan semuanya setuju, tinggal mencari waktunya,” jelasnya.
Selain agenda legislasi tersebut, Syahrul berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi Komisi VIII terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja. Ia juga menaruh perhatian pada pengembangan kebijakan pendidikan keagamaan, terutama pendidikan pondok pesantren yang berada dalam lingkup Kementerian Agama.
Dengan latar belakang pendidikan pesantren, Syahrul berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan keagamaan nasional. Menurutnya, penguatan sektor tersebut membutuhkan perhatian agar penyelenggaraan pendidikan keagamaan dapat terus berkembang.
“Saya ingin betul-betul mengoptimalkan segala potensi untuk memaksimalkan kinerja di Komisi VIII ini. Sebagai alumni pondok pesantren, saya akan memberikan sumbangan pikiran tentang bagaimana arah kebijakan pendidikan keagamaan,” ujar Syahrul.
Di bidang pengawasan, ia juga menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Pengalaman personalnya mengikuti pelaksanaan ibadah haji diharapkan menjadi bekal untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan ibadah tersebut.
Syahrul merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sebelum berkiprah di tingkat nasional, ia pernah menjadi dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Ma'had Aly Al-Badr, serta menjabat Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar periode 2009–2014 dan anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2014–2019.
Dengan amanah barunya di Komisi VIII, Syahrul berharap dapat mengoptimalkan peran DPR dalam mengawal kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam penanganan fakir miskin, pendidikan keagamaan, dan penyelenggaraan ibadah haji. (fa/rdn)