//
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Mahendra/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari komoditas sumber daya alam, menyusul adanya penurunan signifikan alokasi DBH dalam kebijakan fiskal nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Ia menjelaskan bahwa DBH khususnya yang berasal dari sektor sumber daya alam bersifat fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global.
Kondisi tersebut membuat penerimaan daerah tidak stabil dan berpotensi menimbulkan tekanan fiskal. Ia mengungkapkan bahwa secara nasional DBH sempat mengalami pertumbuhan dan mencapai Rp168,9 triliun pada 2025. Namun, pada APBN 2026, alokasi DBH mengalami penyesuaian signifikan menjadi sekitar Rp58,5 triliun atau turun sekitar 65,36 persen.
“Penurunan ini berdampak pada seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah penghasil SDA seperti batu bara dan migas yang selama ini sangat bergantung pada DBH,” ujar Anis.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan transformasi struktur ekonomi dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang dinilai penting adalah diversifikasi ekonomi lokal serta penguatan basis pajak daerah.
“Daerah perlu memperkuat PAD melalui diversifikasi ekonomi lokal dan optimalisasi pajak daerah agar tidak terlalu bergantung pada DBH komoditas yang bersifat siklis,” tegasnya.
Ia pun menambahkan bahwa penurunan DBH merupakan bagian dari penyesuaian fiskal nasional yang tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan adaptasi kebijakan di tingkat daerah agar tidak mengganggu keberlanjutan pembangunan. Menutup pernyataannya, ia mengapresiasi forum RDPU yang digelar Komisi XI DPR karena menjadi ruang dialog strategis dalam menyerap aspirasi daerah, khususnya terkait tantangan fiskal yang dihadapi berbagai provinsi di Indonesia.
“Banyak daerah menghadapi situasi yang sama. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi agenda penting ke depan,” pungkasnya. (bit/um)
