//
PARLEMENTARIA, Manado – Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sehat, sehingga dapat menghadirkan kemandirian fiscal bagi pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Rifqi, sapaan akrabnya, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/5/2025).
“Bagi Komisi II DPR RI, BUMD yang sehat itu adalah tujuan kami. Kenapa BUMD harus sehat? Karena hanya melalui BUMD-lah pemerintah daerah bisa melakukan intervensi birokrasi,” ujar Rifqi saat ditemui Parlementaria setelah memimpin jalannya rapat pertemuan.
Legislator Dapil Kalsel I tersebut menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun instansi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, keberadaan BUMD menjadi instrumen legal yang sah untuk menjalankan fungsi tersebut.
Politisi Fraksi NasDem ini juga menambahkan bahwa BUMD yang sehat akan mampu menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi pilar penting dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau BUMD yang sehat, maka ada sumber-sumber pendapatan daerah yang diperkenankan oleh undang-undang. Dan itu bisa mengurangi ketergantungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terhadap APBN yang sekarang masih cukup besar,” pungkasnya. •pdt/rdn
