RUU BUMD Perkuat Struktur dan Kemandirian Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan bahwa RUU BUMD diharapkan mampu memperbaiki persoalan BUMD secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi hingga peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Serang, Banten, Rabu (28/1/2026).

Menurut Mardani, keberadaan struktur kelembagaan yang kuat sangat penting agar persoalan BUMD dapat dipetakan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. “Ketika ada struktur, harapan kami struktur ini bisa memetakan masalah (BUMD) dari akar, dari hulu sampai ke hilir,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Ia menjelaskan, jika permasalahan BUMD berkaitan dengan regulasi daerah maupun peraturan perundang-undangan, maka peran Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat strategis.

“Kalau akar masalahnya ada di peraturan daerah atau regulasi, Kemendagri bisa proaktif melakukan mitigasi dan konsultasi dengan kami,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan DPR RI, menurutnya, perbaikan regulasi dapat dilakukan lebih cepat sehingga BUMD memiliki landasan hukum yang sehat untuk bertumbuh.

“Kalau aturannya sudah sehat, barulah kinerjanya kita tingkatkan dan konektivitas serta kolaborasi dengan pihak lain bisa diperkuat,” jelasnya.

Mardani menegaskan bahwa tujuan akhir dari penguatan BUMD adalah mendorong kemandirian fiskal daerah. Saat ini, sebagian besar PAD daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

“Tujuh puluh persen PAD daerah masih bersumber dari transfer ke daerah. Harapan kita, daerah bisa mandiri salah satunya melalui BUMD yang sehat,” pungkasnya. •skr/rdn