DBH

6 artikel dengan tag ini

Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI

Ekonomi dan Keuangan1 September 2026

Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar agenda Rapat Audiensi dengan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendukung aspirasi penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) agar pembagian fiskal lebih berkeadilan.

1 September 2026

Syafruddin Dukung Penguatan PI 10 Persen dan Kepastian DBH bagi Daerah Penghasil Migas

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Syafruddin Dukung Penguatan PI 10 Persen dan Kepastian DBH bagi Daerah Penghasil Migas

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi XII DPR RI mendorong penguatan Participating Interest (PI) 10 persen serta kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil migas. Kedua instrumen tersebut dinilai penting untuk memastikan daerah memperoleh manfaat yang lebih optimal dari pengelolaan sumber daya migas di wilayahnya.

Syarif Fasha: DBH Ditahan, Ekonomi Daerah Bisa Tersendat

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha: DBH Ditahan, Ekonomi Daerah Bisa Tersendat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas dan Minerba merupakan hak murni daerah penghasil yang harus disalurkan tepat waktu oleh Pemerintah Pusat tanpa adanya penundaan. Penegasan tersebut disampaikan mantan Wali Kota Jambi dua periode itu menyikapi aspirasi Banggar DPRD Provinsi Jambi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Komisi XII Janji Panggil SKK Migas dan PetroChina Pasca Audiensi Banggar DPRD Jambi

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Janji Panggil SKK Migas dan PetroChina Pasca Audiensi Banggar DPRD Jambi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memanggil SKK Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan operator PetroChina guna menuntaskan polemik Participating Interest (PI) 10% dan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Komitmen tersebut ditegaskan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi terkait kebijakan serta implementasi DBH Minerba dan Migas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pemerintah Pusat Harus Percepat Penyaluran Kurang Bayar DBH Atasi Kebuntuan Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan31 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pemerintah Pusat Harus Percepat Penyaluran Kurang Bayar DBH Atasi Kebuntuan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mempercepat penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), guna mengatasi kebuntuan fiskal di berbagai daerah. Hal itu ditegaskan Rifqinizamy yang selaras dengan fokus utama Komisi II DPR RI agar memastikan nafas fiskal di daerah tetap berjalan.

Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan hingga penetapan akhir Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Khozin menilai selama ini posisi Kemendagri yang kerap ditempatkan di hilir menciptakan ruang abu-abu, sehingga memicu praktik lobi antardaerah, serta membuat instrumen pengawasan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak sinkron dengan Kementerian Keuangan.