//
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin dalam Raker dan RDPU secara daring dengan Mendagri, Ketua APKASI, Ketum APPSI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, serta para pimpinan daerah seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta.|Foto : Mu/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan hingga penetapan akhir Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Khozin menilai selama ini posisi Kemendagri yang kerap ditempatkan di hilir menciptakan ruang abu-abu, sehingga memicu praktik lobi antardaerah, serta membuat instrumen pengawasan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak sinkron dengan Kementerian Keuangan.
Hal tersebut ditegaskan Khozin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemendagri memegang fungsi strategis sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah yang semestinya dilibatkan secara utuh dalam pengelolaan DBH, bukan sekadar menyerahkan kewenangan mutlak kepada Kementerian Keuangan.
"Kalau kondisi ini dibiarkan, tidak mengherankan apabila muncul praktik lobi-lobi untuk meningkatkan DBH suatu daerah. Tentu kondisi seperti ini tidak kita kehendaki dalam upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang sehat," ujar Muhammad Khozin.
Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti adanya cut-off atau keterputusan kelembagaan akibat perbedaan instrumen data yang digunakan Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi persoalan menahun tersebut, ia menuntut integrasi data antara Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan kementerian terkait agar skema penetapan DBH didasarkan pada indikator objektif yang seragam, seperti potensi SDA, kinerja daerah, dan tingkat serapan anggaran.
Legislator asal Jawa Timur ini berharap pemerintah segera melakukan perombakan bisnis proses penyaluran DBH agar mekanisme pembagian keuangan pusat dan daerah berjalan secara adil, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh kepala daerah.
"Persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sudah saatnya ada pembenahan menyeluruh agar mekanisme Dana Bagi Hasil lebih adil, transparan, dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya. (pun/rdn)
