Muhammad Khozin

15 artikel dengan tag ini

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari isu agraria, khususnya menyangkut wilayah adat, tanah ulayat, serta masyarakat adat yang berada di kawasan kehutanan. Menurutnya, aspek kultur dan kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat dengan persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah.

8 Oktober 2026

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jambi — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap berbagai persoalan pertanahan, khususnya konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan badan usaha milik negara (BUMN), instansi pemerintah, maupun pihak lainnya. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan yang selama ini sulit diselesaikan di daerah dapat memperoleh jalur penyelesaian yang lebih komprehensif melalui kebijakan Reforma Agraria.

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengalihan beban fiskal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari daerah kepada pemerintah pusat dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin atau akrab disapa Gus Khozin menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya memperkuat ruang fiskal daerah.

UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria (PRA). Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU (RUU) PRA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muhammad Khozin menyebut beleid ini dihadirkan sebagai ikhtiar Negara dalam menuntaskan konflok agraria dan membasmi mafia tanah.

Atasi Tumpang Tindih Lahan Petani, RUU Reforma Agraria Bentuk Badan Khusus di Bawah Presiden

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Atasi Tumpang Tindih Lahan Petani, RUU Reforma Agraria Bentuk Badan Khusus di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Baleg DPR RI Muhammad Khozin menilai kehadiran RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi momentum penting untuk mengembalikan fungsi sosial tanah di Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak guna menyelesaikan empat persoalan tumpang tindih regulasi yang selama ini menghambat pemberdayaan para petani dan penggarap.

Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan mampu mengatasi kebuntuan akibat fragmentasi regulasi yang selama ini menghambat penyelesaian persoalan pertanahan. Pengaturan tersebut perlu memastikan mekanisme restitusi, redistribusi, dan pemulihan hak dapat berjalan ketika masyarakat memiliki riwayat penguasaan tanah yang dapat dibuktikan.

RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi dan kebijakan yang selama ini menjadi salah satu akar konflik agraria struktural. Menurutnya, berbagai aturan sektoral mengenai pertanahan dan aset negara belum sepenuhnya memiliki orientasi yang selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin meminta agar ketentuan mengenai objek reforma agraria dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria tidak membatasi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi reforma agraria. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu dikaji ulang agar RUU mampu menyelesaikan konflik agraria yang selama ini terjadi di kawasan hutan.

Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menekankan pentingnya pembentukan peradilan khusus agraria guna mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam sengketa pertanahan, mulai dari dualisme forum peradilan, lamanya proses penyelesaian perkara, hingga kegagalan eksekusi keputusan hukum di lapangan.

RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR akan menyelesaikan berbagai persoalan terkait masalah tanah.

RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panja RUU Tentang Pengaturan Reforma Agraria, Muhammad Khozin, mengungkapkan tujuan adanya RUU tersebut dalam rangka mengangkat atau memberikan perlindungan kepada petani gurem, selain untuk menyelesaikan konflik struktural terkait agraria.

Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti pentingnya penerapan stelsel aktif dan interoperabilitas data dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Ia menilai salah satu perubahan besar dalam RUU Adminduk adalah pergeseran paradigma dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif.