Pemerintah Diminta Benahi Industri Kapal Nasional, Rycko Menoza: Transportasi Laut Jalan di Tempat

PARLEMENTARIA, Cirebon – Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap industri perkapalan dan layanan transportasi laut nasional, yang dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) di Cirebon.

Rycko menyoroti ketimpangan kemajuan sektor transportasi di Indonesia, di mana darat dan udara mengalami peningkatan signifikan, tetapi transportasi laut justru stagnan. “Transportasi darat semua sudah berbenah, mulai kereta api hingga jalan tol. Tetapi laut ini dari waktu ke waktu tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan,” ujarnya saat diwawancarai Parlementaria di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan armada kapal yang kuat dan layak untuk mendukung mobilitas manusia dan barang. Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari ideal. “Saya ini pengguna rutin, hampir sebulan beberapa kali. Jalur penyeberangan Jawa–Sumatera masih banyak tantangan. Kapal yang harusnya empat, sering hanya dua karena kerusakan,” jelasnya 

Menurut Rycko, kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri galangan kapal nasional belum diberdayakan secara optimal. Melalui kunjungan ini, Komisi VII mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan industri perbaikan kapal, terutama yang melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat. “Negara maritim harus punya industri kapal yang kuat. Pelayanan transportasi laut harus lebih baik dari waktu sebelumnya,” tegasnya.

Legislator Fraksi P-Golkar itu  juga menyoroti bahwa sebagian besar kapal yang diperbaiki di galangan seperti DKB justru milik pemerintah, terutama TNI, yang tidak memungkinkan perusahaan memperoleh margin keuntungan yang memadai. “Kalau mereka memperbaiki kapal baru, untungnya sedikit. Tapi kapal lama lebih besar. Namun hari ini yang diperbaiki banyak kapal pemerintah. Ke depan mereka perlu juga dapat porsi memperbaiki kapal-kapal swasta yang marginnya lebih baik,” ungkapnya. 

Tidak hanya itu, Rycko menilai sebaran galangan kapal nasional terlalu terpusat, terutama di wilayah Batam, sehingga daerah lain yang sangat membutuhkan akses perbaikan kapal menjadi terabaikan. “Untuk wilayah Sumatera saja kebanyakan hanya di Batam. Padahal Lampung, Kalimantan, dan banyak daerah lain sangat bergantung pada transportasi laut. Kita perlu penambahan galangan di berbagai provinsi,” ujarnya. 

Ia menambahkan, pembangunan galangan di daerah-daerah baru bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan kapal secara menyeluruh. “Tidak hanya pelayanan, tetapi kebersihan, kecanggihan kapal juga harus dibenahi supaya kita tidak kalah bersaing dengan negara lain,” pungkas Rycko.

Komisi VII menegaskan akan mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan strategis yang mampu menguatkan ekosistem industri maritim nasional, termasuk memperluas akses industri perbaikan kapal, memperbaiki standar layanan transportasi laut, dan meningkatkan daya saing nasional di sektor perkapalan. •aar/aha