Jalan Tol

13 artikel dengan tag ini

Minta Data Keselamatan Jalan Tol, Danang Wicaksana Desak KNKT Sajikan Evaluasi 76 Ruas

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Minta Data Keselamatan Jalan Tol, Danang Wicaksana Desak KNKT Sajikan Evaluasi 76 Ruas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyajikan data kekurangan dari ke-76 ruas jalan tol di Indonesia secara menyeluruh. Danang menekankan pentingnya pemetaan celah keselamatan tersebut agar proses evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan perbaikan jalan tol dapat dilakukan secara tepat sasaran.

27 Agustus 2026

Zigo Rolanda: SPM Jalan Tol Harus Diperketat Sebelum Gerbang Masuk

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Zigo Rolanda: SPM Jalan Tol Harus Diperketat Sebelum Gerbang Masuk

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyoroti persoalan penegakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan keselamatan di jalan tol, khususnya terkait maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Dalam pandangannya, pengawasan ketat harus dimulai sejak kendaraan belum memasuki kawasan jalan tol.

Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Rapat ini berfokus pada evaluasi mendalam terkait penanganan kecelakaan di jalan tol serta pembenahan fasilitas keselamatan infrastruktur transportasi darat.

26 Agustus 2026

Pembangunan Tol Solo–Yogyakarta Diawasi Ketat, Legislator Tekankan Pemenuhan SPM

Industri dan Pembangunan18 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Pembangunan Tol Solo–Yogyakarta Diawasi Ketat, Legislator Tekankan Pemenuhan SPM

PARLEMENTARIA, Surakarta – Komisi V DPR RI mengingatkan agar pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta sejak awal mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana pemenuhan SPM tidak boleh menunggu ruas tol beroperasi, tetapi harus dipastikan sejak tahap konstruksi agar kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan Exit Tol Bokoharjo Menguat, Legislator Minta BPJT Tindak Lanjuti

Industri dan Pembangunan18 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Usulan Exit Tol Bokoharjo Menguat, Legislator Minta BPJT Tindak Lanjuti

PARLEMENTARIA, Surakarta – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke proyek pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta pada Jumat (17/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Soroti Keluhan Jalan Tol Tak Kunjung Usai, Komisi V DPR Evaluasi Standar Pelayanan Minimum

Industri dan Pembangunan10 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Keluhan Jalan Tol Tak Kunjung Usai, Komisi V DPR Evaluasi Standar Pelayanan Minimum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan jalan tol di berbagai daerah. Menurutnya, meskipun pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai acuan pelayanan jalan tol, berbagai persoalan di lapangan masih terus dikeluhkan pengguna.

Komisi V Minta Skema Investasi dan Masa Konsesi tol Bocimi Lebih Transparan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Minta Skema Investasi dan Masa Konsesi tol Bocimi Lebih Transparan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya transparansi dalam perhitungan investasi dan penetapan masa konsesi pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi). Melalui Kunjungan Kerja Spesifik, Jumat ini (12/6/2026), Komisi V menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut harus didukung perencanaan bisnis yang matang dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Komisi V: Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah demi Kelancaran Tol Bocimi

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V: Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah demi Kelancaran Tol Bocimi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 berjalan sesuai target. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan tanpa mengorbankan kualitas dan aspek keselamatan konstruksi.

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mendorong dilakukan review desain pada pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3. Demi memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi bencana, mengingat karakteristik wilayah Sukabumi yang memiliki kontur tanah berbukit dan rawan longsor.

Kelembagaan BPJT Perlu Diperkuat demi Layanan Jalan Tol Yang Optimal

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kelembagaan BPJT Perlu Diperkuat demi Layanan Jalan Tol Yang Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai perlu diperkuat agar mampu mengawal investasi, pengawasan hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol secara lebih optimal. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution menilai besarnya investasi sektor jalan tol belum sepenuhnya ditopang pengaturan dan kelembagaan yang memadai.

Kenaikan Tarif Tol Dinilai Perlu Pertimbangkan Lonjakan Jumlah Pengguna

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan Tarif Tol Dinilai Perlu Pertimbangkan Lonjakan Jumlah Pengguna

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema kenaikan tarif jalan tol dinilai perlu dievaluasi agar tidak semata-mata bergantung pada penyesuaian berkala setiap dua tahun. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai peningkatan jumlah pengguna jalan tol juga semestinya menjadi faktor penting dalam perhitungan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT).

Aspek Keselamatan Jalan Tol Harus Dapat Porsi Lebih Besar dalam Pemenuhan Indikator SPM

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Aspek Keselamatan Jalan Tol Harus Dapat Porsi Lebih Besar dalam Pemenuhan Indikator SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Aspek keselamatan jalan tol diminta mendapat porsi lebih besar dalam indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai pemenuhan SPM tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembangunan jalan sejak awal, termasuk desain median, konstruksi jembatan, hingga perlindungan terhadap silau lampu kendaraan.