//
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3, Kabupaten Bogor.|Foto: Aha/Karisma
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 berjalan sesuai target. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan tanpa mengorbankan kualitas dan aspek keselamatan konstruksi.
Ridwan menjelaskan, selain mencermati ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan, Komisi V juga memberi perhatian serius terhadap kondisi geografis Sukabumi yang rawan longsor. Karena itu, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan secara aktif selama proses konstruksi berlangsung.
“Tentang jalan Ciawi–Sukabumi ini, yang kita ingin pelajari adalah persoalan ketepatan waktu pekerjaan, kemudian tingkat kematangan pekerjaan itu sendiri karena daerah ini adalah daerah rawan-rawan longsor. Kemudian kita minta juga dari PU maupun BPJT agar melakukan pengawasan yang aktif sehingga jalan tol ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan pengawasannya lebih ketat pada saat pelaksanaan semacam ini,” ujar Ridwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3, Kabupaten Bogor, Jumat (12/6/2026).
Ia juga menyoroti adanya potensi keterlambatan akibat kendala ketersediaan material yang dipengaruhi sejumlah kebijakan di daerah. Namun demikian, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat penyelesaian proyek. Ridwan mendorong agar komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat sehingga berbagai hambatan yang muncul dapat segera diatasi.
“Kemudian yang kita dengarkan juga adalah persoalan adanya kemungkinan keterlambatan akibat bahan-bahan yang kurang tersedia oleh karena kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Jawa Barat. Itu tentu memang akan menjadi perhatian, tetapi bahwa itu jangan dijadikan sebuah alasan dalam keterlambatan. Sebaiknya bagaimana cara itu kita adakan komunikasi dengan Pemerintah Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi, mungkin itu bisa segera teratasi untuk soal masalah-masalah yang ada,” tambahnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menilai keberhasilan penyelesaian Tol Bocimi tidak hanya bergantung pada pelaksana proyek dan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia menyayangkan ketidakhadiran unsur pemerintah daerah dalam agenda peninjauan tersebut.
“Kemudian yang kedua kami juga sangat menyayangkan ketidakhadiran dari pemerintah daerah. Karena ini adalah bagian daripada solusi kita untuk menyelesaikan tugas kita ini. Apakah itu pemerintah di Sukabumi atau pemerintah provinsi? Ini menjadi catatan membangun komunikasi untuk menyelesaikan karena pemerintah berada di dalam satu payung yang sama, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, percepatan dalam penyelesaian proyek pekerjaan kita,” tegas Abdul Hadi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Komisi V juga ingin memastikan adanya kepastian target penyelesaian proyek serta progres pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, percepatan pembangunan harus tetap dibarengi dengan perhatian terhadap aspek keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di masa mendatang.
Abdul Hadi berharap sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional tersebut sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas di wilayah selatan Jawa Barat. (aha)
