Komisi XI Tinjau Kesiapan Pertamina Jelang Nataru, Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Nusa Dua — Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Nusa Dua, Bali pada Sabtu (6/12/2025) untuk memantau secara langsung kesiapan pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kunjungan ini juga bertujuan memastikan kesiapan teknis pendistribusian BBM dan LPG di seluruh wilayah, serta mengidentifikasi potensi hambatan yang biasanya muncul pada puncak mobilitas masyarakat menjelang libur panjang.

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi, menyampaikan bahwa pertemuan dengan jajaran Pertamina Patra Niaga khusus dilakukan untuk meninjau kesiapan Satgas Nataru dan memastikan ketersediaan energi selama periode tersebut. “Kami hari ini beserta teman-teman di Komisi XI ketemu dengan kawan-kawan dari penerima PSO yaitu Pertamina Patra Niaga. Pada kesempatan ini, kita membahas tentang persiapan Satgas dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan awal berfokus pada kecukupan stok dan kemampuan perusahaan dalam menjaga kebutuhan masyarakat. “Yang pertama memang tentunya tentang kesiapan Pertamina Patra Niaga ini dalam menjaga stok, dalam menjaga kebutuhan masyarakat menghadapi persiapan Natal dan Tahun Baru,” lanjutnya. 

Selain itu, terdapat pembahasan mengenai langkah mitigasi dan antisipasi terhadap potensi kelangkaan, khususnya ketika konsumsi meningkat di titik-titik mobilitas dan kawasan pariwisata. “Kami tadi membahas beberapa hal, yang kedua yaitu tentang mitigasi dan antisipasi terhadap kelangkaan bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengguna apabila nanti melaksanakan acara Natal dan Tahun Baru,” tambah Didik.

Komisi XI juga menyoroti perlunya memastikan bahwa penerima subsidi benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang berhak. Didik menegaskan pentingnya akurasi penerima manfaat agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran. 

“Penerima apa subsidi ini kalau tidak tepat sasaran kan artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Sehingga tentang pelaksanaan di lapangan, terus kemudian eksekusi tentang penjualan, siapa yang harus menerima contohnya harus pakai barcode, terus kemudian High argon. Nah, ini harus tetap diawasi,” tegas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Isu keterjangkauan BBM bersubsidi di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil turut menjadi perhatian Komisi XI. Didik mengungkapkan bahwa akses masih menjadi kendala utama bagi masyarakat di daerah tersebut. “Selain itu tadi kami juga menyoroti tentang bagaimana akses penerima manfaat dan penerima subsidi ini di pulau-pulau dan wilayah-wilayah terpencil, karena aksesnya mereka ini rata-rata sulit, sehingga butuh evaluasi dari kawan-kawan untuk menjangkau tempat-tempat tersebut,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan tersebut, Komisi XI mendorong Pertamina untuk memperkuat sistem distribusi, meningkatkan pengawasan penyaluran subsidi, dan memperbaiki mekanisme logistik agar ketersediaan energi tetap aman selama periode Nataru. Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan pelaksanaan PSO berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil maupun masyarakat bergantung pada BBM bersubsidi. •blf/aha