Soroti Penurunan Anggaran BPKS, Herman Khaeron: Pengembangan Sabang Jangan Jalan di Tempat

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti menurunnya alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang dinilai dapat menghambat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.

Menurutnya, besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Sabang harus didukung dengan anggaran yang memadai agar kawasan strategis tersebut mampu berkembang dan menarik investasi.

“Tadi Kepala BPKS Sabang menyampaikan bahwa BPKS itu dulu anggarannya Rp66 miliar, sekarang tinggal sekitar Rp30 miliar. Separuhnya sudah tidak ada, padahal potensinya besar. Ini hanya cukup untuk gaji saja. Terus untuk bisa mengembangkan kawasan ini dari mana?” ujar Herman kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh, Kamis (18/6/2026).

Ia menilai Sabang memiliki potensi besar untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Aceh sekaligus mendukung aktivitas perdagangan dan logistik nasional. Namun, potensi tersebut sulit dioptimalkan apabila lembaga yang bertugas mengelola kawasan memiliki ruang fiskal yang terbatas.

Menurut Legislator Fraksi Partai Demokrat itu, keberadaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas semestinya menjadi daya tarik investasi dan memperkuat posisi Aceh dalam jaringan perdagangan internasional. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan kawasan.

“Potensinya besar, tetapi kalau anggarannya terus mengecil tentu ruang geraknya semakin terbatas. Padahal kawasan ini perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Herman menegaskan bahwa pengembangan Sabang tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan. Penguatan kapasitas kelembagaan BPKS melalui dukungan pembiayaan dan kebijakan juga harus menjadi perhatian pemerintah agar berbagai program yang telah dirancang dapat direalisasikan secara optimal.

Ia menambahkan, posisi Sabang yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengembangannya harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, bukan sekadar kepentingan daerah.

“Potensi kesejahteraan masyarakat dari Sabang ini besar. Karena itu, jangan sampai keterbatasan anggaran justru membuat pengembangan kawasan berjalan di tempat,” tegasnya.

Herman memastikan berbagai temuan dan aspirasi yang diperoleh selama kunjungan kerja akan dibawa ke pembahasan di DPR RI. Ia menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus memperjuangkan dukungan yang diperlukan agar pengembangan Sabang dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Diminta ataupun tidak diminta oleh masyarakat Aceh, saya akan memperjuangkan hal ini. Karena itu merupakan tugas kami di DPR untuk memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Politisi asal Dapil Jawa Barat VIII tersebut. (fa/we)