Komisi VI Dorong Penguatan BPKS Demi Akselerasi Pengembangan Kawasan Sabang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendorong penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran bagi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) guna mempercepat pengembangan kawasan strategis Sabang. Dukungan tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi, pariwisata, dan pelabuhan yang dimiliki Sabang dapat berkembang lebih optimal.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Adisatrya, Komisi VI memberikan perhatian khusus terhadap kinerja BPKS karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam mengelola kawasan Sabang yang memiliki posisi penting secara geografis maupun ekonomi. “Untuk 2027 mereka meminta penambahan anggaran dan kami setujui. Tentunya nanti masih akan dibahas di Badan Anggaran dan kembali lagi ke Komisi. Kami melihat BPKS Sabang sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola kawasan Sabang, tantangannya masih banyak,” ujar Adisatrya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan paparan BPKS dalam rapat, terdapat sejumlah indikator yang masih memerlukan perhatian serius. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sabang mengalami penurunan. Selain itu, aktivitas kapal yang bersandar di kawasan tersebut juga menunjukkan tren yang menurun.

“Tadi kita lihat dua sampai tiga tahun terakhir malah terjadi penurunan jumlah wisatawan. Kemudian jumlah kapal yang mampir dan bertambat di kawasan Sabang juga berkurang. Dari penjelasan mereka, salah satu penyebabnya adalah infrastruktur yang belum memadai dan masih sangat kurang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi VI menilai penguatan dukungan anggaran perlu dilakukan agar BPKS memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung dan meningkatkan daya tarik kawasan Sabang sebagai destinasi wisata maupun pusat aktivitas ekonomi maritim. Selain persoalan infrastruktur, Politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII itu juga menyoroti aspek kelembagaan BPKS.

Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang secara khusus berperan sebagai pembina utama BPKS. “Nah, ini tentu menjadi concern kami. Badan yang mengelola kawasan di daerah seperti ini kalau tidak ada atensi dari kementerian atau pemerintah pusat akan sulit untuk berkembang,” katanya.

Maka dari itu, ia mendorong BPKS agar lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, baik melalui pemerintah daerah maupun anggota DPR RI asal Aceh, sehingga perhatian terhadap pengembangan Sabang dapat semakin meningkat.

“Mereka juga harus aktif melakukan pendekatan ke pemerintah pusat, bisa lewat gubernur, kepala daerah, maupun teman-teman anggota DPR RI yang mewakili Aceh. Supaya atensi pemerintah pusat terhadap Sabang lebih tinggi lagi, karena kawasannya strategis, alamnya bagus, dan seharusnya bisa lebih maju lagi,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan  tersebut.

Terakhir, Komisi VI berharap penguatan anggaran dan kelembagaan BPKS dapat menjadi langkah awal untuk mengakselerasi pembangunan kawasan Sabang sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. (fa/um)