//
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady dalam agenda Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait evaluasi infrastruktur pasca Lebaran 2026 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran di sektor infrastruktur tidak menghambat program perbaikan jalan di daerah. Sebab, jelasnya, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait evaluasi infrastruktur pasca Lebaran 2026 di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan adanya pemotongan cukup besar di Kementerian Pekerjaan Umum harus disikapi secara hati-hati, mengingat dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah. “Saya memahami kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi, tetapi jangan sampai program-program penting di daerah justru terhambat, terutama yang berkaitan dengan jalan,” ujar Hamka.
Maka dari itu, ia menegaskan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, karena berkaitan langsung dengan mobilitas, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. “Kalau tidak ada dukungan anggaran seperti IJD (Inpres Jalan Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus), daerah tidak bisa jalan. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegas Legislator Fraksi Golkar itu.
Hamka menjelaskan, banyak pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan fiskal sehingga sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar. Tanpa dukungan tersebut, ucapnya, program perbaikan jalan akan sulit direalisasikan.
Ia juga menyoroti bahwa kondisi jalan kerap menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah di mata masyarakat. Oleh karena itu, ia ingin keberlanjutan program perbaikan jalan harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan anggaran.
“Bagi masyarakat, yang penting jalan rusak diperbaiki. Itu ukuran paling nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, meskipun kondisi fiskal sedang mengalami tekanan, ia menilai masih terdapat ruang untuk mengatur ulang prioritas anggaran agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai tetap berupaya menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan anggaran. (fa/um)
