Bencana

28 artikel dengan tag ini

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun cetak biru (blueprint) penguatan kapasitas dinas PU di daerah. Hal ini penting agar dinas di daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur, khususnya saat menghadapi kondisi pascabencana.

4 Juni 2026

Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan

Ekonomi dan Keuangan26 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung pembangunan daerah. Komitmen ini ditunjukkan dengan kolaborasi antara PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Geo Dipa Energi yang melakukan program peningkatan kualitas rumah pada daerah kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan guna mempercepat pemulihan kawasan hutan di daerah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terlebih, Kementerian Kehutanan telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun pada 2025 hanya dari denda administrasi.

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tingginya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan dinilai belum berbanding lurus dengan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti belum optimalnya upaya pemulihan di sejumlah daerah, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan mengalami peningkatan signifikan.

Komisi X Dukung Upaya Kemenbud Tangani Cagar Budaya Terdampak Bencana

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dukung Upaya Kemenbud Tangani Cagar Budaya Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, mendukung upaya Menteri Kebudayaan, Fadli Zon untuk mempercepat penanganan cagar budaya dan masyarakat kebudayaan yang terdampak bencana di sejumlah daerah. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya pemulihan bagi seniman, budayawan, hingga situs cagar budaya yang terkena dampak bencana.

Distribusi Pupuk Subsidi Harus Peroleh Prioritas di Jalur Bencana Lembah Anai

Industri dan Pembangunan12 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Distribusi Pupuk Subsidi Harus Peroleh Prioritas di Jalur Bencana Lembah Anai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memperlakukan angkutan distribusi pupuk subsidi setara dengan angkutan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Menurutnya, truk pengangkut pupuk subsidi juga terdampak pembatasan akses akibat rusaknya jalan nasional di Lembah Anai pascabanjir pada November 2025 lalu.

Sonny Dorong Sukun Jadi Tanaman Strategis Rehabilitasi Lahan

Industri dan Pembangunan8 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Sonny Dorong Sukun Jadi Tanaman Strategis Rehabilitasi Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendorong pengembangan tanaman sukun dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai upaya memulihkan lahan kritis sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, kerusakan lingkungan dan meluasnya lahan kritis telah memicu meningkatnya bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan di berbagai daerah.

Komisi V Evaluasi Pembangunan Huntap bagi Warga Terdampak Bencana di Maluku Utara

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Evaluasi Pembangunan Huntap bagi Warga Terdampak Bencana di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate – Komisi V DPR RI meninjau Hunian Tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dari Desa Rua, Ternate, Maluku Utara. Dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V Irine Yusiana Roba Putri, peninjauan dilakukan bersama pemerintah daerah dengan melibatkan dialog langsung bersama masyarakat penerima manfaat.

Anggaran Pemulihan Tersedia, Tak Ada Alasan Lambat Tangani Bencana

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Pemulihan Tersedia, Tak Ada Alasan Lambat Tangani Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat telah disepakati bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kesiapsiagaan Bencana Disorot, Legislator Ingatkan Lemahnya Sinergi & Ancaman Pemangkasan Anggaran

Kesejahteraan Rakyat10 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kesiapsiagaan Bencana Disorot, Legislator Ingatkan Lemahnya Sinergi & Ancaman Pemangkasan Anggaran

PARLEMENTARIA, Palu - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, membuka kembali catatan kritis soal kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam agenda pengawasan pasca bencana di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (9/4/2026), Anggota Komisi VIII DPR RI, Guntur Sasono, menyoroti lemahnya sinergi antar lembaga hingga potensi berkurangnya anggaran kebencanaan yang dinilai berisiko besar bagi negara.

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Hampir 700 kejadian bencana alam yang terjadi sejak awal tahun 2026 menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai tingginya frekuensi bencana tersebut menunjukkan masih rentannya masyarakat terhadap risiko kebencanaan yang perlu segera diatasi secara sistematis.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan status dan tingkat bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah dirumuskan secara konstitusional dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.