Utamakan Keselamatan Rakyat, Legislator Minta Mitigasi Bencana Gunung Berapi Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana secara terpadu guna melindungi masyarakat dari risiko erupsi gunung berapi. Edi menegaskan bahwa seluruh kebijakan penanggulangan bencana harus bermuara pada prinsip keselamatan warga.

"Urusan dengan keselamatan rakyat kan hukum tertinggi dalam sebuah negara, salus populi suprema lex esto," kata Edi saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema "Waspada Gunung Berapi, Bagaimana Langkah Mitigasinya?" di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Acara diskusi yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI ini dipandu oleh jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara. Selain Edi Purwanto, diskusi tersebut juga menghadirkan Plt Kapusdatinkom BNPB Berton Panjaitan serta Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani.

Dalam pemaparannya, Edi membeberkan sejumlah poin strategis untuk memperkuat mitigasi bencana gunung berapi di Indonesia. Pertama, ia meminta agar sistem pemantauan dan penyampaian informasi kebencanaan kepada publik dilakukan secara cepat dan akurat.

"Bagaimana kaitan dengan pemantauan gunung berapi sekaligus informasi yang disampaikan kepada rakyat, itu betul-betul harus tepat, cepat, akurat, dan mudah dipahami," ujarnya.

Poin kedua yang disoroti adalah kesiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian. Edi menyinggung hambatan pembukaan jalur evakuasi yang kerap membentur kawasan Taman Nasional seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang membutuhkan izin internasional. Ia mendorong adanya langkah diplomasi aktif karena keselamatan masyarakat adalah prioritas utama.

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong pelatihan dan simulasi berkala bagi masyarakat. Menurutnya, edukasi kebencanaan tidak boleh berhenti pada visualisasi saja, melainkan harus dipraktikkan langsung. Pemetaan terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit juga wajib dipahami oleh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat RT.

Edi juga turut menyoroti persoalan penataan ruang yang konsisten di wilayah rawan bencana. Ia mengkritik pembangunan pemukiman yang kerap memaksakan berdiri di zona bahaya.

"Di wilayah-wilayah yang rawan bencana, baik itu gunung maupun apapun namanya, tata ruangnya harus konsisten. Mohon maaf dengan segala hormat, kadang-kadang pengembang itu bikin perumahan di anak gunung yang memang berbahaya atau di sempadan sungai. Maka konsistensi pada tata ruang itu penting," tegas Edi.

Isu penataan ruang dan keandalan mitigasi ini menjadi krusial mengingat Indonesia dikelilingi oleh Ring of Fire dengan 127 gunung api aktif. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ratusan kejadian bencana alam terus berulang setiap tahunnya, di mana wilayah pemukiman di zona rawan bencana kerap menjadi area terdampak paling parah akibat lemahnya pengawasan tata ruang dan simulasi evakuasi warga.

Guna menghindari ego sektoral antar lembaga, Edi mengapresiasi dan mendukung wacana penggabungan atau integrasi lembaga teknis seperti Badan Geologi ke BMKG maupun sinergi bersama BNPB. Ia menilai koordinasi lintas instansi termasuk TNI/Polri dan BPBD harus berjalan linier agar respons mitigasi berjalan cepat.

Terakhir, ia berpesan agar masyarakat tidak sekadar dijadikan objek penanganan, melainkan subjek yang dilibatkan aktif dalam membangun kesadaran kolektif kebencanaan. Dari sisi anggaran, Komisi V memastikan siap memberikan dukungan penuh bagi mitra kerja pemerintah selama diperuntukkan bagi keselamatan warga.

"Untuk urusan keselamatan rakyat, tidak ada alasan bagi kami tidak menyetujui anggaran untuk mereka, terutama yang di mitra Komisi V," pungkas Edi. (ndy/aha)