Serapan Pasar Turun, Chusnunia Ingatkan Efek Domino terhadap Industri dan UMKM

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai penguatan industri menengah perlu didukung ekosistem industri yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan bahan baku, penyerapan pasar, standardisasi produk, sumber daya manusia (SDM), hingga pengelolaan daur ulang. Menurutnya, berbagai aspek tersebut saling berkaitan dalam menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

“Kita ingin mengetahui seperti apa kondisi teman-teman, khususnya industri menengah dan kecil ke bawah, di lapangan dalam menghadapi situasi pasca-tutup selat, kenaikan dolar, dan sebagainya. Hal itu cukup jelas berdampak pada bahan baku. Dari beberapa titik yang kita datangi, barang memang tersedia, tetapi pasti mengalami kenaikan sekitar 10–15 persen,” katanya usai pertemuan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Cahaya Agro Teknik Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, aktivitas produksi industri masih berjalan, tetapi penyerapan produk di masyarakat perlu mendapat perhatian. Sebab, tingkat penyerapan pasar akan berpengaruh terhadap kesinambungan produksi industri, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan mesin atau produk industri tersebut.

“Produksi semua masih berjalan. Namun, serapan di masyarakat yang kita cek di lapangan memang mengalami penurunan. Industri ini memiliki efek domino yang cukup besar terhadap produktivitas karena mesin-mesinnya digunakan untuk produksi, termasuk produksi UMKM,” ujarnya.

Chusnunia menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap industri selama ini kerap berfokus pada sektor usaha kecil. Padahal, industri menengah juga memiliki posisi penting dalam rantai produksi dan perlu mendapatkan dukungan agar mampu berkembang serta meningkatkan daya saing.

“Orang selalu bicara tentang perhatian kepada industri kecil dan menengah, tetapi kadang-kadang industri menengahnya agak ketinggalan fokus. Nah, industri menengah ini juga perlu kita beri perhatian,” kata Politisi Fraksi PKB itu.

Salah satu temuan dalam kunjungan tersebut, lanjut Chusnunia, berkaitan dengan proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ia menemukan adanya kendala akses terhadap laboratorium pengujian yang membuat proses sertifikasi bagi industri menengah menjadi lebih panjang dan membutuhkan biaya tambahan.

“Temuan lapangan salah satunya adalah kesulitan industri menengah untuk sertifikasi SNI. Jadi, prosesnya sudah berjalan di tengah jalan, tetapi salah satu kendalanya adalah laboratorium uji. Contohnya, salah satu pengujian harus dilakukan di laboratorium di Yogyakarta. Itu memakan waktu dan menambah beban biaya sehingga akhirnya sertifikasi SNI-nya tidak tuntas,” jelasnya.

Menurut Chusnunia, kemudahan akses terhadap fasilitas pengujian menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing produk industri nasional. Terlebih, pemenuhan standar produk menjadi salah satu aspek yang diperlukan untuk memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun ke pasar internasional.

“Hal itu tentu memengaruhi produk-produk kita, terutama kalau kita bicara soal daya saing, apalagi daya saing internasional. Kesulitan menembus Uni Eropa, misalnya, juga menjadi tantangan. Kesulitan menembus negara-negara lain juga ada, meskipun masih bisa menembus beberapa negara yang membutuhkan produk seperti tadi, misalnya masuk ke Nigeria dan seterusnya,” ungkapnya.

Ia menilai keberadaan fasilitas laboratorium pengujian yang memadai di Jawa Timur perlu menjadi perhatian bersama. Sebagai salah satu provinsi dengan basis industri yang besar, Jawa Timur dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur standardisasi yang mampu mendekatkan layanan pengujian kepada pelaku industri.

“Kalau untuk Jawa Timur, seharusnya dengan industri Jawa Timur yang cukup besar dibandingkan provinsi-provinsi lain, termasuk banyaknya industri besar, fasilitas pendukungnya juga harus lengkap. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk PSN, bagaimana mendorong agar laboratorium di Jawa Timur ini lengkap,” tuturnya.

Chusnunia menambahkan, penguatan industri juga tidak hanya berkaitan dengan fasilitas produksi dan standardisasi, tetapi perlu diikuti dengan kesiapan SDM. Menurutnya, masih terdapat pekerjaan rumah dalam menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja industri dengan lulusan lembaga pendidikan.

“Antara kebutuhan industri dengan tenaga kerja masih ada pekerjaan rumah untuk memadankan kebutuhan industri dengan lulusan pendidikan. Sistem pendidikan kita bukan berarti hanya untuk memproduksi orang agar bekerja, tetapi alangkah lebih baik kalau juga dapat diselaraskan dengan kebutuhan industri,” katanya.

Selain itu, ia menilai aspek keberlanjutan perlu menjadi bagian dari pengembangan industri. Salah satunya melalui pengelolaan daur ulang terhadap peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan agar rantai pengelolaannya dapat berjalan secara jelas hingga tahap akhir.

“Industri juga harus memperhatikan sampai tahap akhir proses daur ulang, apalagi untuk mesin. Kalau mesin sudah tidak berfungsi, bagaimana proses selanjutnya? Rantai dan proses daur ulangnya jugaharus jelas,” tutupnya. (mun)