//
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Alma/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri manufaktur nasional menjadi perhatian utama dalam pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA). Sebab itu, pemerintah diminta untuk memastikan pembukaan pasar tidak justru melemahkan daya saing pelaku usaha domestik.
Menanggapi, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai kerja sama perdagangan dengan negara maju seperti Kanada harus disertai langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan UMKM dan sektor industri nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
“Takutnya kita buka, tetapi UMKM dan pabrik-pabrik manufaktur di Indonesia justru kalah bersaing,” ujar Darmadi.
Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, kondisi daya saing UMKM Indonesia masih memerlukan penguatan. Ia menyebut sekitar 77 persen UMKM belum memiliki daya saing yang cukup kuat untuk menghadapi kompetisi global. Selain UMKM, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor manufaktur, termasuk industri keramik yang masih terbebani biaya energi tinggi dan persoalan pasokan gas.
Kondisi tersebut membuat produk dalam negeri menghadapi tekanan besar ketika harus bersaing dengan produk impor. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah perlindungan yang konkret, mulai dari penguatan kapasitas UMKM, efisiensi biaya produksi, hingga kebijakan afirmatif yang menjaga keberlangsungan industri nasional.
Ia pun menegaskan bahwa perjanjian dagang harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan justru memperbesar tekanan terhadap pelaku usaha domestik. Menurutnya, keberhasilan ICA-CEPA tidak hanya diukur dari jumlah tarif yang dihapus, tetapi dari kemampuan Indonesia memanfaatkan peluang tersebut tanpa mengorbankan sektor strategis di dalam negeri.
“UMKM dan industri nasional harus menjadi prioritas dalam setiap perjanjian perdagangan internasional,” tegas Politisi asal Dapil DKI Jakarta III itu.
Komisi VI DPR, lanjut Darmadi, akan memastikan bahwa setiap klausul dalam ICA-CEPA tetap sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing nasional, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Perjanjian ini harus memperkuat, bukan melemahkan, fondasi ekonomi nasional,” pungkasnya. (fa/um)
