Kurniasih Dorong Revitalisasi Sekolah Terdampak Gempa NTT Dibarengi Pendampingan Psikososial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong revitalisasi satuan pendidikan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan beriringan dengan pendampingan psikososial bagi peserta didik dan warga sekolah. Menurutnya, pemulihan pendidikan tidak hanya menyangkut perbaikan sarana dan prasarana, tetapi juga memastikan kondisi psikologis anak tetap mendapatkan perhatian.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hingga 10 September 2026, sebanyak 2.447 satuan pendidikan di tujuh kabupaten terdampak gempa, dengan 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan turut terdampak. Dari jumlah tersebut, 487 satuan pendidikan telah kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara normal, sedangkan 1.960 satuan pendidikan masih melaksanakan pembelajaran melalui berbagai moda darurat, termasuk di tenda, ruang terbuka, dan ruang kelas sementara.

“Saya mengapresiasi langkah Kemendikdasmen yang terus menjaga agar pendidikan tetap berjalan di tengah situasi pascagempa. Anak-anak harus tetap memiliki kesempatan untuk belajar. Namun, keberlangsungan pembelajaran ini harus dibarengi dengan upaya memastikan sekolah aman, ruang belajar layak, dan kondisi psikologis anak mendapatkan perhatian,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemulihan sektor pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Revitalisasi dibutuhkan untuk mengembalikan ruang belajar yang aman dan layak, sementara pembelajaran alternatif tetap perlu dijalankan selama sekolah belum sepenuhnya dapat digunakan.

Kurniasih menilai penyediaan ruang belajar sementara menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan pendidikan. Namun, penggunaannya perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, keamanan, serta kebutuhan pembelajaran dalam jangka menengah.

“Orang tua, guru, dan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pemulihan. Anak-anak membutuhkan dukungan emosional, motivasi, serta lingkungan yang mendorong mereka untuk kembali belajar. Semangat belajar harus dijaga meskipun situasi yang dihadapi belum sepenuhnya normal,” ujarnya.

Ia juga menekankan keterbatasan fasilitas dalam situasi darurat tidak boleh menghentikan proses pembelajaran. Berbagai sumber belajar alternatif, mulai dari buku dan bahan ajar hingga radio, televisi, dan pembelajaran daring, dapat dimanfaatkan sesuai kondisi serta ketersediaan infrastruktur di masing-masing daerah.

Di sisi lain, Kurniasih memberi perhatian khusus terhadap kondisi psikologis peserta didik dan warga sekolah terdampak. Kemendikdasmen mencatat sebanyak 857 satuan pendidikan dengan 101.888 peserta didik membutuhkan pendampingan psikososial. Hingga saat ini, pendampingan telah dilaksanakan di 75 sekolah bersama berbagai mitra.

Kemendikdasmen juga menyiapkan penguatan kapasitas melalui pelatihan bagi 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 51 ribu pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.

“Angka 101.888 anak yang membutuhkan pendampingan psikososial menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan tidak berhenti ketika bangunan sekolah kembali berdiri. Ada anak-anak yang mengalami ketakutan, kehilangan rasa aman, kesulitan berkonsentrasi, dan membutuhkan waktu untuk kembali pada rutinitas belajar,” jelas Kurniasih.

Kurniasih mengapresiasi penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan peserta didik. Namun, ia mengingatkan guru bukan pengganti tenaga profesional dalam menangani persoalan psikologis.

“Guru dapat menjadi pintu pertama untuk mengenali perubahan kondisi anak dan memberikan dukungan awal. Tetapi jika ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, harus tersedia mekanisme rujukan kepada tenaga profesional. Jangan sampai guru dibebani menangani seluruh persoalan psikologis anak seorang diri,” tegasnya.

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, pendampingan psikososial perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Pemulihan rasa aman dan kesiapan belajar peserta didik, menurutnya, membutuhkan proses yang berjalan seiring dengan pemulihan fasilitas pendidikan.

“Pemulihan pendidikan harus memastikan anak kembali merasa aman, nyaman, dan siap belajar. Karena itu, perbaikan sekolah dan pemulihan psikososial harus berjalan beriringan agar proses pendidikan di NTT benar-benar dapat kembali pulih secara menyeluruh,” pungkasnya. (fa/ssb)