//
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, saat mengunjungi PT Dadi Mulyo Sejati di Geneng, Kabupaten Ngawi.|Foto: Uca/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kebijakan terhadap industri hasil tembakau dinilai perlu disusun secara seimbang agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi jutaan pekerja yang bergantung pada sektor tersebut. Di tengah tekanan regulasi, pelemahan daya beli, dan maraknya rokok ilegal, industri tembakau disebut tengah menghadapi tantangan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis nasional yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan persnya usai mengunjungi PT Dadi Mulyo Sejati di Geneng, Kabupaten Ngawi, Kamis (7/5/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, sektor tembakau saat ini menopang sekitar 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pelaku usaha kecil di sektor distribusi dan perdagangan. Selain itu, industri hasil tembakau juga menyumbang lebih dari Rp200 triliun penerimaan negara pada 2025 melalui cukai.
Namun demikian, ia menilai kondisi industri rokok legal nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan akibat kebijakan yang belum terkoordinasi, melemahnya konsumsi masyarakat, serta meningkatnya peredaran rokok ilegal. Menurutnya, kebijakan yang tidak sinkron berpotensi menimbulkan dampak sosial serius, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya.
“Kita mendukung perlindungan kesehatan publik, terutama generasi muda. Namun kebijakan harus berbasis data dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, buruh, dan pelaku industri,” tegas legislator Jawa Timur VII itu.
Novita juga menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal yang diperkirakan menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun. Kondisi tersebut dinilai merugikan industri legal yang telah mematuhi aturan sekaligus mengurangi pemasukan negara. Karena itu, ia mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian guna memperkuat pemberantasan rokok ilegal dari hulu hingga hilir.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Sebagai mitra kerja Kementerian Perindustrian maka Komisi VII DPR RI akan mendorong penyusunan peta jalan nasional industri tembakau yang terintegrasi lintas kementerian. Langkah tersebut mencakup harmonisasi regulasi industri, kepastian fiskal jangka menengah, perlindungan pekerja, optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga pengembangan inovasi produk tembakau alternatif.
Ia menegaskan DPR RI tetap mendukung pengendalian konsumsi rokok, khususnya bagi anak dan remaja. Namun pendekatan kebijakan dinilai perlu diarahkan pada pengaturan konsumsi yang bijak tanpa mematikan industri nasional dan ekonomi masyarakat.
“Pembatasan seharusnya lebih diarahkan pada perilaku konsumsi yang bijak. Kesehatan masyarakat harus terlindungi, tetapi industri dalam negeri dan ekonomi rakyat juga wajib dijaga,” pungkasnya. (uc/aha)
